Akselerasi digitalisasi pembayaran menjadi solusi untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pasalnya, lewat digitalisasi sistem pembayaran, aktivitas ekonomi tetap berjalan meski mobilitasnya sangat dibatasi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada pembuka sesi dalam acara G20 Finance Track Side Events bertajuk Digital Payment Innovation of Banking, Senin (14/02/2022).

Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini merupakan bagian dari side event rangkaian pertemuan kedua tingkat Deputi Kementrian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD) dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20 yang berlangsung mulai tanggal 14 – 19 Februari 2022.

“Ketika pandemi Covid-19 membatasi mobilitas, maka digitalisasi ekonomi dan bisnis keuangan sistem pembayaran kini melayani ekonomi dan pemulihan dengan baik,” ujarnya. Untuk memperkuat industri pembayaran digital, Perry mengungkapkan bahwa BI telah melakukan tiga inisiatif sebagai bentuk aksi kolektif, kolaboratif dan inklusif di antara negara maju dan berkembang.

Pertama, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran yang terdiri atas perbankan maupun fintech. BI mendorong digitalisasi perbankan, fintech, pembayaran, hingga e-commerce sehingga dapat mendukung kebutuhan negara dan masyarakat. BI juga telah melakukan reformasi regulasi untuk mengkonsolidasikan industri sistem pembayaran sehingga dapat membentuk unicorn atau decacorn.

Kedua, pengembangan infrastuktur sistem pembayaran yang terintegrasi, mendukung interoperabilitas dan interkoneksi, dengan inisiatif berupa Standar Open API Pembayaran (SNAP), ekspansi 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST. Ketiga, sinergi dan koordinasi yang mencakup elektronifikasi, integrasi transformasi, serta digitalisasi UMKM.

Gubernur BI juga mengungkapkan bahwa layanan digital banking telah berkembang secara baik dalam menyediakan pembayaran ritel. Namun, kata dia, perkembangan digital memerlukan kunci utama yakni keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko, serta bersama-sama menuju pembayaran mancanegara.

Dalam kondisi saat ini, kolaborasi dan aksi bersama antara negara berkembang dan negara maju kian penting sejalan dengan tujuan dari G20. Di sisi domestik, berbagai strategi akan efektif apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja sama melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif.

Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pembayaran digital dapat mendukung setiap dimensi pariwisata yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Evironment (CHSE) yang mendorong jumlah dan transaksi wisatawan. Di samping itu, pendalaman inisiatif pembayaran digital yang dilakukan BI diyakini dapat mengakselerasi sektor pemerintah maupun bisnis.

Sementara di sektor transportasi, ekspansi konektivitas jalan tol menjadi prospek positif bagi industri pembayaran digital. Adapun dari sisi perbankan, pembayaran digital secara signifikan telah mendorong tingkat transaksi nasabah di seluruh daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia bersama Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem, Ketua Perbanas Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Pandu Sjahrir, Wakil Ketua KADIN Shinta W. Kamdani, meluncurkan program ‘#AyoPakai QRIS Road to 15 juta pengguna baru’. Acara yang diwujudkan dengan aksi scan QRIS untuk “pembelian sate Pasar Gawok jarak jauh”, menjadi representasi meluasnya penggunaan QRIS yang telah terentang di penjuru daerah hingga mancanegara.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id