Apa Pengaruh 'Lockdown' Bagi Ekonomi Indonesia?

Seorang pengendara sepeda motor melewati sebuah kampung di Jakarta, yang diisolasi setelah beberapa warganya terpapar virus corona COVID-19, 22 Juni 2021. (Foto: BAY ISMOYO / AFP).

Desakan agar pemerintah melakukan lockdown nasional terus bergulir seiring meningkatnya kasus corona pasca libur lebaran 2021. Tidak hanya untuk mengendalikan laju perebakan virus, opsi lockdown atau kuncitara diyakini bisa membuat perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya.

Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) mengatakan lockdown sudah terbukti menyelamatkan perekonomian China untuk bisa keluar dari kondisi resesi. Bahkan negara tirai bambu ini merupakan salah satu negara dengan pemulihan ekonomi paling cepat setelah pemberlakukan lockdown. Menurutnya, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro, tidak cukup untuk menangani pandemi secara efektif, sehingga perekonomian tidak kunjung membaik.

“Jadi memang harus dilakukan kebijakan (lockdown) secara nasional. Kalau di China, pada waktu lockdown, kuartal pertama negatif, bahkan cukup dalam, tapi di kuartal-II sudah positif dan China salah satu negara yang paling cepat keluar dari resesi ekonomi. Di kuartal-I 2021 ekonomi China bahkan tumbuh 18,3 persen. Jadi, itu salah satu bukti kongkrit bahwa ekonomi akan terkontraksi dalam satu kuartal, tapi setelah itu pertumbuhannya akan tinggi terus,” ujar Bhima kepada VOA, di Jakarta, Selasa (22/6).

Seorang pria mengendarai sepeda motor melewati mural bertema virus corona di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. (AP)
Seorang pria mengendarai sepeda motor melewati mural bertema virus corona di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. (AP)

Bhima mengakui lockdown, yang disarankan dilakukan dua minggu, akan membuat sektor yang terkait dengan mobilitas penduduk seperti retail, transportasi, perhotelan, dan restoran terkontraksi cukup dalam. Maka dari itu, katanya, ada dua syarat yang harus dilakukan pemerintah apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, ujar Bhima, menggeser anggaran pemerintah seperti anggaran untuk pembangunan infrastruktur ke sektor kesehatan. Menurutnya, jika lockdown berjalan efektif, maka anggaran dalam sektor kesehatan tidak akan terlalu membengkak.

“Kemudian berikutnya bicara soal perlindungan sosial untuk mengkompensasi mereka yang rentan di-PHK, mereka yang kehilangan pendapatan secara harian, juga memberikan insentif bagi pelaku usaha secara langsung berbentuk subsidi khususnya bagi UMKM. Itu yang harus disiapkan skenarionya,” jelasnya.

APBN Kuat?

Bhima memastikan bahwa APBN akan kuat. Ia memaparkan permasalahan dalam APBN saat ini adalah banyaknya anggaran yang dialokasikan secara tidak tepat, dan tidak urgent dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah wacana work from Bali bagi aparatur sipil negara (ASN) yang membuat belanja pegawai dan barang menjadi gemuk.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara. (Foto: screenshot)

“Itu kan harus direalokasi. Kemudian ada pembangunan infrastruktur bisa ditunda dulu karena percuma membangun infrastruktur dengan kondisi seperti ini sekarang juga terpengaruh, delay juga. Kalau sama-sama ada delay atau ada penundaan pembangunan infrastruktur karena ledakan kasus COVID-19, lebih baik anggarannya dialihkan untuk kesehatan dulu,” jelasnya.

Pemerintah, menurut Bhima, sudah mempunyai landasan hukum yakni Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 untuk bisa melakukan realokasi anggaran dalam APBN. Ia memperkirakan apabila lockdown secara nasional dilakukan selama kurang lebih dua minggu, maka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan terkontraksi cukup dalam hingga lima persen. Namun pada kuartal selanjutnya, ia yakin perekonomian akan membaik, apalagi kuartal IV bertepatan dengan Natal dan Tahun baru.

Halaman Selanjutnya
“Natal dan Tahun Baru ini...
Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)