Bank Dunia Proyeksikan Perekonomian Indonesia Terkontraksi Minus 1,6%

Pengunjung pusat perbelanjaan menggunakan masker. (Ilustrasi Foto : Istimewa)

Bank Dunia mempublikasikan East Asia and Pacific Economic Update, October 2020 yang bertema “From Containment to Recovery” yang menggambarkan kondisi perekonomian terkini negara-negara di kawasan Asia bagian Timur dan Pasifik, termasuk outlook kinerja ekonomi Indonesia. Dalam publikasi tersebut, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan berada pada kisaran minus 2,0% hingga minus 1,6% (year on year) yang merupakan pertumbuhan negatif pertama kali dalam dua dekade terakhir.

Publikasi ini sekaligus merevisi perkiraan Bank Dunia sebelumnya pada Juni 2020 sebesar 0,0%. “Secara umum, outlook Bank Dunia ini masih sejalan dengan asesmen pemerintah terkini yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam rentang -1,7% dan -0,6%”, jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Di samping World Bank, beberapa institusi internasional lainnya juga telah menyampaikan outlook perekonomian Indonesia 2020 terkini, yakni Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan perkirakan minu-1,0%, dan OECD sebesar minus 3,3%. Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat eskalasi pandemi Covid-19, seperti pembatasan mobilitas, peningkatan risiko kesehatan, dan pelemahan ekonomi global telah memberikan tekanan terhadap permintaan domestik, baik aktivitas konsumsi maupun investasi. Di sisi lain, kondisi permintaan domestik yang masih relatif lemah tersebut menahan indikator makro lainnya tetap terjaga, yakni inflasi sebesar 2,1% dan defisit neraca transaksi berjalan sekitar 1,3% terhadap PDB.

Di tahun 2021-2022, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan melalui proses pemulihan meskipun masih dibayangi risiko dan tantangan terkait keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diprediksi berada dalam rentang 3,0-4,4% dan di 2022 sebesar 5,1%. Angka perkiraan tersebut mempertimbangkan adanya dampak baseline yang rendah, serta adanya penurunan potensi pertumbuhan -0,6 poin persentase (percentage point) dibandingkan kondisi sebelum pandemi, konsekuensi dari investasi dan produktivitas yang lebih rendah. Di samping indikator ekonomi,

Bank Dunia juga menunjukkan asesmen indikator kesejahteraan, khususnya angka kemiskinan ekstrim yang diproyeksi kembali meningkat untuk pertama kalinya sejak 2006. Kemiskinan ekstrim meningkat dari 2,7% di 2019 menjadi 3,0% di 2020 (berdasarkan garis kemiskinan US$ 1,9 per kapita per hari). Sedangkan ambang batas tingkat kemiskinan US$ 3,2 dan tingkat kemiskinan US$ 5,5 (Paritas Daya Beli/PPP) tidak digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan karena pendekatan yang dipakai oleh BPS adalah kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Menurut rilis BPS, Covid-19 telah menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8% di Maret 2020. Angka kemiskinan ini mengembalikan level kemiskinan Indonesia seperti pada dua tahun silam.

Bank Dunia menekankan pentingnya upaya mitigasi pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan tersebut. Sebagai respon pemerintah, mayoritas masyarakat kelompok 40% pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap PDB untuk JPS. “Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40% terbawah namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya”, tambah Febrio.

Hify Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa terdapat 90% dari masyarakat 40% terbawah yang telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan. Pemerintah menyadari bahwa implementasi program JPS perlu dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan cakupan memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini perlu menjadi fokus evaluasi dan perbaikan ke depan untuk meningkatkan efektivitasnya. Menanggapi publikasi Bank Dunia tersebut, pemerintah memandang hal ini sebagai catatan dan masukan penting dalam upaya mendorong efektivitas implementasi dan evaluasi program pemulihan ekonomi nasional baik dalam penanganan pandemi maupun implementasi program-program dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)