Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tahap pertama hingga 2024 mencapai Rp 110 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk membangun seluruh kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Anggaran ini skemanya ada dari KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), ada APBN, lebih bagus lagi kalau ada investasi dari BUMN,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Selasa, 25 Januari 2022.

Suharso menyatakan pada tahap pertama, pemerintah akan merampungkan infrastruktur dasar di kawasan inti. Pembangunan ini termasuk untuk perumahan pegawai negeri sipil (PNS) guna mendukung pemindahan aparatur negara ke IKN.

Sampai 2024, Suharso mengatakan pemerintah berencana memboyong 11-15 ribu PNS. Bila ditambah keluarganya, jumlah warga yang akan menempati ibu kota pada tahap awal mencapai 33 ribu orang. Karena itu, dibutuhkan perumahan yang mampu menampung jumlah tersebut beserta fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, puskesmas, toko, sampai pasar.

Pemerintah, kata Suharso, terbuka dengan investasi swasta yang akan masuk untuk mendukung pengembangan fasilitas di sekitar KIPP, khususnya fasilitas komersial. “Kalau saya cenderung kalau bisa diberikan ke pelaku ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan duit Rp 110 triliun dibutuhkan untuk membangun infrastruktur jalan utama, jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai pelabuhan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan lelang terhadap proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota anyar.

“Tahap pertama yang terpenting akses di luar dan di dalam KIPP. Lalu Istana Presiden, air minum, dan listrik akan menarik dari (pembangkit) eksisting,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro sebelumnya menyebutkan angka kebutuhan anggaran yang berbeda. Menurut dia, perlu Rp 45 triliun untuk membangun ibu kota baru pada tahap pertama. Kebutuhan itu telah dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Namun dana ini kan bertahap, tergantung kebutuhan dan progress-nya,” ujar Airlangga. Airlangga memastikan untuk saat ini, kebutuhan pembangunan IKN tidak masuk dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19.

Sumber: Tempo.co