BI: 5 Karakteristik Penting Menuju Negara Maju Berpendapatan Tinggi pada 2045

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) yang diselenggarakan pada Kamis (29/11/2019) kemarin menyampaikan pandangan mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan BI.

Dengan mengusung tema "Sinergi, Transformasi, dan Inovasi : Menuju Indonesia Maju", pertemuan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan, fenomena menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi pada 2019 kemungkinan akan berlanjut pada 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, setidaknya ada lima karakteristik penting yang perlu dicermati dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional, menuju negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia menurun drastis pada 2019 dan kemungkinan belum pulih pada 2020. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3,6% pada 2018 menjadi hanya 3,0% pada 2019, dan 3,1% pada 2020, apabila perang dagang AS dan Tiongkok tidak berkepanjangan.

"Dampak perang dagang terbukti sungguh buruk terhadap perekonomian, tidak saja kepada negara-negara yang terlibat perang dagang, tetapi juga kepada seluruh negara di dunia. Revisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai negara oleh IMF dan sejumlah lembaga internasional berkali-kali terjadi, berubah dari uneven global growth menjadi synchronized global slowdown," ujarnya.

Ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi AS, Tiongkok, serta di banyak negara maju dan berkembang juga melambat. Bahkan, sejumlah negara telah atau berisiko mengalami resesi. Perlambatan ekonomi global tersebut menekan volume perdagangan dan harga komoditas dunia semakin rendah. Perry menyebut, peringatan Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, pada Oktober 2018 lalu, dengan merujuk dampak buruk dari perang dalam Game of Thrones menjadi kenyataan.

Kedua, kebijakan moneter sendiri dinilai BI belum tentu selalu efektif mengatasi dampak buruk perang dagang. Bank Sentral AS, the Fed, yang pada 2018 menaikkan suku bunga dalam normalisasi kebijakan
moneternya, kemudian berbalik arah dengan menurunkan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) sebanyak tiga kali sebesar 75 bps sejak Juli 2019 untuk pelonggaran kebijakan moneternya.

Dengan suku bunga yang sudah nol dan bahkan negatif, pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa, ECB, berlanjut dengan injeksi likuiditas melalui ekspansi neracanya. Adapun Bank Sentral Jepang, BoJ, juga melanjutkan ekspansi likuiditas melalui kebijakan “qualitative and quantitative easing” yang telah dilakukan sejak krisis global 2008.

"Sayangnya, penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas di banyak negara belum mampu menyelamatkan ekonomi dunia. Dan Bank sentral tidak bisa menjadi 'the only game in town' dalam menghadapi dampak buruk perang dagang. Untuk itu perlu sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional, baik melalui stimulus fiskal maupun reformasi ekonomi di sektor riil, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

Ketiga, volatilitas arus modal asing dan nilai tukar di pasar keuangan global berlanjut. Injeksi likuiditas dan rendahnya suku bunga di negara-negara maju mendorong investor global mencari imbal hasil yang lebih menarik di negara-negara Emerging Markets, termasuk Indonesia, dalam bentuk investasi portofolio ke saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Volatilitas aliran investasi portofolio seperti ini relatif tinggi, didorong oleh dinamika perkembangan ekonomi, arah kebijakan moneter, dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Tingginya volatilitas aliran modal asing berdampak pula pada tingginya volatilitas nilai tukar di negara Emerging Markets, termasuk nilai tukar Rupiah. Terlebih lagi, dengan ekonomi yang masih lebih baik dari negara-negara lain dan perubahan arah kebijakan moneter bank sentral AS, mata uang dolar AS masih yang terkuat dan karenanya sering berdampak pada nilai tukar negara lain. Volatilitas nilai tukar, termasuk Rupiah, tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga tetapi juga premi risiko investasi.

"Menariknya imbal hasil suku bunga jelas perlu terus dijaga, tetapi yang juga penting adalah memperkuat sentimen positif akan kredibilitas kebijakan dan prospek ekonomi Indonesia. Karenanya, berbagai kebijakan reformasi ekonomi perlu terus ditempuh termasuk kemudahan investasi dan promosi untuk menarik modal asing ke Indonesia, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA)," lanjutnya.

Keempat, digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat pesat. Cepatnya perkembangan teknologi digital dari internet of things hingga artificial intelligent (AI), block chains, distributed ledger technology (DLT), dan robotic. Menurutnya, teknologi digital telah merombak secara mendasar proses produksi dalam era industri 4.0, perdagangan ritel melalui e-commerce, hingga di bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai segmen kehidupan.

Di dunia keuangan, inovasi teknologi digital juga telah memunculkan pesatnya perkembangan Financial Technology (fintech) dalam sistem pembayaran maupun berbagai jasa keuangan seperti crowd-funding, peer-to-peer lending, asuransi, dan wealth management. Lebih dari itu, besarnya investasi dalam teknologi digital juga mendorong konsentrasi usaha dan memunculkan sejumlah perusahaan raksasa dunia, atau big tech.

Namun, Perry mengingatkan, para big tech ini menguasai berbagai bisnis ekonomi dan keuangan digital di berbagai dunia. Bahkan, beberapa diantaranya menerbitkan virtual atau crypto-currency swasta yang menjadi kewenangan bank sentral. Untuk itu, diperlukan kebijakan agar pesatnya ekonomi dan keuangan digital tersebut sejalan dengan kepentingan nasional untuk menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi ke depan, termasuk dalam mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan.

"Tidak hanya itu, risiko terjadinya konsentrasi penguasaan usaha dan data granular oleh big tech juga perlu diwaspadai karena dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan menghambat inovasi," ujarnya.

Kelima, teknologi digital juga merubah perilaku manusia, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk milenial yang mencapai lebih dari 50% jumlah penduduk usia produktif Indonesia, sesuai data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pusat Statistik 2018. Milenial jauh lebih cepat dalam adopsi teknologi digital, termasuk dalam penggunaan telepon seluler maupun media sosial.

Sebagai konsumen, mereka menuntut produk dan pelayanannya yang murah, cepat, dan sesuai selera melalui transaksi ekonomi dan keuangan secara online daripada harus pergi ke toko, restoran, ataupun bank. Sebagai tenaga kerja, milenial umumnya cerdas, inovatif, gemar tampil diri, tetapi cenderung cepat bosan dan tidak suka didikte. Mereka dinilai potensial untuk berkembang dalam berbagai usaha start-up baik di bidang e-commerce maupun fintech.

"Perubahan perilaku dalam era digital seperti ini jelas menuntut perubahan model bisnis dan upgrading skill tenaga kerja," kata Perry.

Dalam kesempatan yang sama, BI memberikan penghargaan BI Award 2019 kepada 39 pelaku ekonomi dari 13 kategori yang terdiri dari korporasi, individu, perbankan, dan klaster sebagai suatu bentuk apresiasi atas kinerja terbaik para pelaku ekonomi dalam mendukung pelaksanaan tugas BI.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)