Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada seminar isu strategis G20 bertema ‘Exit Strategy and Scarring Effects Post Covid-19‘ secara virtual (17/2/2022) menyampaikan pandemi Covid-19 yang meninggalkan efek luka memar (scarring effect) pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia harus dipulihkan dengan strategi yang terkalibrasi dan terencana dengan baik.

“Untuk dampak normalisasi, negara berkembang perlu memperkuat daya tahan (resilience) dalam menghadapi dampak proses normalisasi sehingga pemulihan ekonomi dan stabilitas tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama antarnegara juga perlu diperkuat antara melalui Bilateral Currencey Swapt Arrangement (BCSA), dan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) secara lebih luas untuk mendukung promosi perdagangan dan investasi.

Dari sisi korporasi, kontribusi dapat dilakukan melalui penguatan strategi bisnis dan perbankan melalui partisipasi kredit/pembiayaan ke sektor riil. Adapun peran lembaga-lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ditempuh melalui kebijakan yang mendorong kredit pembiayaan untuk sektor prioritas.

Sedangkan pemerintah dapat berperan melalui program reformasi struktural dalam menyediakan iklim investasi yang kondusif, tata niaga, perpajakan, infrastruktur, digitalisasi keuangan dan implementasi UU Cipta Kerja.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, menambahkan, ketidakpastian global seperti inflasi yang tinggi di sejumlah negara memengaruhi normalisasi yang dilakukan negara maju. “Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga persepsi pasar,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa terdapat tiga prioritas agenda Presiden RI terkait presidensi G20 Indonesia. “Kebijakan tersebut yaitu arsitektur kesehatan global, digital ekonomi, dan transisi energi yang seluruhnya memerlukan koordinasi kebijakan antarnegara,” ujarnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id