BKKBN Mengkaji Terobosan Berdayakan Ekonomi Keluarga dan Cegah Stunting

Ilustrasi Foto : Istimewa

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong sejumlah langkah untuk memberdayakan ekonomi keluarga di era adaptasi kebiasaan baru, antara lain program pemberdayaan ekonomi keluarga agar menekan angka kemiskinan serta kejadian stunting. Berbicara stunting, BKKBN akan mengusulkan kepada lembaga legislatif dan eksekutif, melalui Kementerian Keuangan agar bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan langsung kepada aparat desa. 

Hal itu untuk mencegah kebosanan masyarakat untuk mengkonsumsi sembako yang terkesan isinya cenderung tidak ada variasinya. Seperti diketahui, isi dari bantuan makanan yang disebut formula 100 dan formula 75 itu salah satunya adalah biskuit.“Saya paham bahwa kelebihan biskuit yang diberikan dalam bantuan sembako kemarin itu di antaranya kemasannya  cukup bisa bertahan lama kadar kandungan nutrisi, mineral, protein, baik mikro maupun makronya, dan itu sudah terukur dengan baik,” kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, pada seminar virtual di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hasto berencana mengusulkan konsep pendistribusian baru ke Kemenkeu dan DPR untuk bantuan sembako kepada KPM dan PKH ini agar bantuan sembako itu langsung disalurkan kepada aparat desa. “Di desa itu ‘kan ada PKK, bidan, kader bisa dari Aisyah dan organisasi-organisasi profesi yang lainnya yang menjadi tim pendamping,” ujar Hasto. Artinya, makanan bergizi bisa diolah langsung oleh ibu-ibu PKK di desa dan jenis makanannya bervariasi.

Sebelumya, Presiden Joko Widodo pada Januari 2021 menunjuk BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan mengepalai program percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14% dari 27,6% di 2019.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Damayanti R. Syarif, SpA. (K), Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan dan Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik RSCM, menjelaskan pencegahan stunting diperlukan pemantauan status gizi yang benar, tata laksana rujukan berjenjang hingga intervensi gizi. Kementerian Kesehatan telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi pada Anak Akibat Penyakit. Permenkes ini mengatur mengenai Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan untuk anak dengan risiko tinggi gagal tumbuh seperi gizi kurang, gizi buruk, prematur, alergi, hingga kelainan metabolik lainnya untuk mencegah stunting.

PKMK adalah pangan olahan yang diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen medis yang dapat sekaligus sebagai manajemen diet bagi anak dengan penyakit tertentu. Selain merupakan alternatif nutrisi sumber protein hewani yang padat nutrisi dan dapat dikonsumsi dengan mudah oleh anak, intervensi melalui PKMK yang sudah teruji dapat meningkatkan pertumbuhan anak.

Prof. Damayanti mendorong pemerintah untuk segera melakukan implementasi kebijakan dan tidak harus terhambat oleh aturan aturan teknis yang seharusnya bisa segera dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian intervensi gizi spesifik dalam pencegahan dan penanganan stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang, termasuk edukasi pola makan berbasis protein hewani dan penggunaan PKMK dalam kondisi medis tertentu di bawah pengawasan dokter, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 8,4 persen selama 6 bulan.

Kementerian Kesehatan dikabarkan akan melakukan proyek percontohan di beberapa rumah sakit daerah untuk mencoba penerapanntatalaksana mangatasi stunting menggunakan PKMK. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, berharap koordinasi terus dilakukan dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia.  “Sudah banyak kebijakan dan upaya yang dilakukan, namun untuk hasil yang maksimal, perlu koordinasi dan terobosan secara menyeluruh mulai upaya pencegahan hingga upaya intervensi terhadap balita yang dikategorikan berisiko gagal tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK harus kompak dan berani melakukan terobosan,” tegas Agus. (*)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)