Indonesia Gunakan Presidensi G20 untuk Perkuat Komitmen Transisi Energi

Indonesia akan menggunakan kesempatan dalam mengepalai negara-negara kelompok G20 untuk menguatkan komitmennya dalam memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) demi mencapai target nol emisi (net zero emission) pada pertengahan abad ini.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam Presidensi G20 di sektor energi. Didorong oleh kesadaran untuk melestarikan kondisi bumi yang layak huni, pemerintah, menurut Airlangga, akan mendorong transisi energi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/12) mengatakan Presiden Jokowi instruksikan vaksin booster akan dilaksanakan mulai Januari 2022 (Biro Setpres)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/12) mengatakan Presiden Jokowi instruksikan vaksin booster akan dilaksanakan mulai Januari 2022 (Biro Setpres)

“Potensi energi terbarukan ada di pengembangan tenaga surya. Dan tenaga surya ini dianggap demokrasi energi, karena tenaga surya tidak tergantung economic of scale, bisa dilakukan di rumah tangga, bisa dilakukan di pabrik, bisa juga di skala besar,” papar Airlangga dalam Seminar G20 dan Agenda Strategis Indonesia, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis (17/3) sore

Meski saat ini masih menjadi salah satu pengekspor terbesar batu bara, Airlangga memastikan Indonesia memiliki sumber energi di luar komoditas tersebut.

Pekerja berjalan di dekat kapal tunda yang membawa tongkang batu bara di pelabuhan di Palembang, Sumatera Selatan, 4 Januari 2022. (Foto: Antara/Nova Wahyudi via REUTERS)
Pekerja berjalan di dekat kapal tunda yang membawa tongkang batu bara di pelabuhan di Palembang, Sumatera Selatan, 4 Januari 2022. (Foto: Antara/Nova Wahyudi via REUTERS)

Mekanisme transisi energi saat ini sedang dibicarakan pemerintah bersama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah meyakini bahwa demokratisasi energi merupakan hal yang penting untuk membuka peluang penggunaan sumber energi berbasis surya di skala rumah tangga di dalam negeri.

“Dan energi surya hari ini sudah sangat kompetitif. Bahkan Indonesia sedang berpikir untuk mengekspor energi surya, salah satunya dari Batam ke Singapura,” tambah Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Pejabat PLN berjalan di dekat panel sel surya di pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Desa Oelpuah, Kupang, 20 Juli 2017. (Foto: Antara/Widodo S. Jusuf via Reuters)
Pejabat PLN berjalan di dekat panel sel surya di pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Desa Oelpuah, Kupang, 20 Juli 2017. (Foto: Antara/Widodo S. Jusuf via Reuters)

Ekspor listrik surya ke Singapura melalui Batam memiliki potensi besaran daya mencapai 4 gigawatt. Jika rencana tersebut terlaksana, Indonesia tidak hanya mengirim listrik namun juga karbon kredit ke Singapura.

Selain melirik sumber energi surya, pemerintah juga serius dalam mengembangkan listrik bertenaga air. Airlangga memberi contoh pemanfaatan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang sedang dikembangkan untuk menghasilkan listrik. Potensi daya yang dapat dihasilkan dari sungai tersebut mencapai 12 gigawatt.

“Dan itu bisa menumbuhkan potensi ekonomi baru, yaitu ekonomi berbasis hidrogen. Ekonomi berbasis hidrogen ini sangat berkelanjutan, karena kalau dimasukkan menjadi pengganti bahan bakar minyak, maka buangannya dalam bentuk air,” tandasnya.

Selain itu, untuk Jawa, pemerintah mengembangkan panas bumi atau geothermal dengan potensi daya mencapai 29 gigawatt. Program-program ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai nol emisi setidaknya pada 2060 atau lebih cepat.

Halaman Selanjutnya
Butuh Investasi Besar...
Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)