Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memaparkan bahwa ada enam capaian besar Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan Program Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah.

“Kita terus bergotong royong dan konsisten melaksanakan Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dalam merealisasikan BBI melalui anggaran belanja pemerintah. Sejak Presiden mencanangkan Aksi Afirmasi ini melalui Inpres 2/2022, dapat kami sampaikan enam capaian besar pada 2022,” kata Menko Luhut dalam pembukaan Business Matching Tahap V yang dihadiri Presiden Joko Widodo, di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Menko Luhut capaian itu meliputi, pertama, nilai realisasi belanja dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp762,7 Triliun. Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonomi di kisaran 1% yang mendukung capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%.

“Kedua, jumlah produk tayang di e-katalog mencapai 2,49 juta produk, melebihi target 1 juta. Ketiga, peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada Agustus 2022,” jelasnya dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (16/03/2023).

Keempat, integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kemendagri, Kemenkeu, dan LKPP. Kelima, implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp1,8 triliun.

“Terakhir keenam, atas arahan Presiden untuk mengajak masyarakat berwisata di Indonesia, telah diluncurkan program Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar Rp1,2 miliar sampai Rp1,4 miliar perjalanan. Dampak langsung adalah pendapatan pariwisata kisaran Rp3.200 triliun,” jelas Menko Luhut.

Seluruh capaian tersebut, lanjut Menko Luhut, tidak terlepas dari kerja sama, kerja detail, dan kerja cerdas dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah termasuk BUMN.

“Kita semua akan terus melakukan berbagai perbaikan pada 2023 ini,” tegasnya.

Menko Luhut juga menekankan bahwa Aksi Afirmasi BBI melalui belanja PDN ini merupakan legasi yang baik dan luhur bagi Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, dirinya meminta beberapa arahan Presiden Jokowi untuk mengakselerasi serta memitigasi resiko hambatannya dengan beberapa langkah yakni:

Pertama, reward and punishment tambahan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog dan belanja sebesar Rp500 Triliun dari e-Katalog.

“Kedua, memperbaiki proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja PDN melalui perubahan penilaian TKDN dan percepatan pengesahan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik maksimal pada Agustus 2023 serta menyederhanakan berbagai regulasi termasuk pemberian insentif dan disinsentif, ” tuturnya.

Ketiga, BUMN untuk melaksanakan peta jalan pengurangan impor dan menjadi ujung tombak pengembangan industri substitusi impor dalam negeri sebagaimana contoh baik yang dilakukan Kemenkes melalui “Roadmap Kemandirian Vaksin, Obat, dan Alat Kesehatan.” Keempat, menyelesaikan integrasi sistem pengadaan belanja barang dan jasa.

“Kemudian kelima, memprioritaskan merek Indonesia dalam belanja K/L/Daerah, dan BUMN. Kami sepakat Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kemenkeu mengecek langsung ke lapangan terkait e-Katalog karena ini penting,” ujarnya.

Menurut Menko Luhut tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan produk Indonesia selain bangsa kita sendiri.

“Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Uang rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan cita-cita pendiri bangsa,” ungkapnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id