Kementerian Perindustrian memiliki serangkaian program penguatan industri alas kaki di tengah bayang-bayang resesi global. Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) telah menyiapkan mitigasi agar industri alas kaki nasional lebih tahan banting, dengan memperkuat rantai pasok dan menggarap potensi industri alas kaki di pasar domestik.

“Meskipun tahun 2023 dihantui kembali resesi ekonomi dunia, namun pemerintah dalam hal ini Kemenperin yakin industri alas kaki nasional mampu bertahan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan fiskal maupun non fiskal sebagai upaya mitigasi terhadap resesi,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita, Jumat (20/1/2023).

Dirjen IKMA mengemukakan, setelah dihadapkan dengan tekanan akibat pandemi Covid-19, Industri Kecil Menengah (IKM) alas kaki kembali dihadapkan dengan potensi ancaman resesi pada tahun 2023. Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Triwulan III-2023 menunjukkan adanya potensi besar industri alas kaki dilihat dari nilai penjualan domestiknya yang mencapai Rp 5,07 triliun.

Menurut Yeni, industri ini juga tergolong padat karya, dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 159.400 orang dari total industri kecil dan mikro di seluruh wilayah IKM alas kaki di Indonesia. Sementara itu, kinerja ekspor produk alas kaki nasional pada Kuartal III-2022 juga menunjukkan prospek cerah, yaitu sebesar US$5,949 miliar atau naik dibanding Kuartal III-2021 sebesar US$4,388 miliar.

“Selama periode Januari-September 2022, volume ekspor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki mencapai 337,48 ribu ton, naik 34,28% dibandingkan Januari-September 2021 (yoy), dengan neraca perdagangan industri alas kaki surplus sebesar US$5,191 miliar,” ujar Yeni.

Guna semakin memperkuat kinerja di sektor industri alas kaki, Ditjen IKMA melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) terus melakukan kolaborasi dengan mitra bisnis IKM alas kaki. Selain program kemitraan, BPIPI juga mendorong program pengembangan produk yang di dalamnya terdapat pengembangan teknologi serta program akses pasar promosi pemasaran bagi IKM alas kaki berorientasi ekspor.

Tak hanya itu, terkait kebijakan nonfiskal Kemenperin memberikan stimulus bagi IKM berorientasi ekspor dengan kemudahan impor bahan-bahan tertentu untuk produk tujuan ekspor. Fasilitasi ini termasuk dengan mempermudah pengurusan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Neraca Komoditas bagi IKM.

“Prioritas integrasi perizinan mulai dari pengurusan NIB, termasuk Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang dipermudah dan dipercepat. Khususnya perijinan yang sifatnya lintas sektoral melalui pendampingan industri,” tutur Reni.

Menurutnya, sesuai arahan Menperin, BPIPI juga proaktif memfasilitasi pelaku IKM alas kaki berorientasi ekspor untuk membuka dan menggarap peluang pasar ekspor baru ke negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan dan Afrika. Selain itu, adanya kolaborasi antara Kemenperin dengan para pemangku kepentingan lain untuk mendorong IKM agar lebih inovatif dan kompetitif menghadapi resesi.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id