Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk kembali membuka keran ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya mulai Senin (23/5). Menurut Jokowi, kebijakan ini diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini dan banyaknya pekerja di industri sawit yang akan terdampak dari kebijakan larangan ekspor CPO.

Jokowi mengatakan, ada sekitar 17 juta orang yang bekerja di industri sawit, baik itu petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya. “Maka, saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” kata Jokowi dalam pernyataan pers terkait pembukaan kembali ekspor CPO, di Istana Merdeka, Kamis (19/5).

Meskipun ekspor CPO dan turunannya akan dibuka kembali, Jokowi menegaskan, pemerintah akan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan secara ketat untuk memastikan pasokan minyak goreng tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Jokowi menyebut, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng di pasaran terus bertambah.

Jokowi mengungkapkan, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sekitar 194 ribu ton per bulan. Sedangkan pada Maret 2022 sebelum pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng nasional hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun, setelah kebijakan pelarangan ekspor diterapkan pada April 2022, pasokan minyak goreng pun meningkat hingga mencapai 211 ribu ton per bulannya melebihi kebutuhan nasional bulanan.

Selain itu, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada April 2022, sebelum larangan ekspor diberlakukan, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar Rp 19.800 per liter. Sedangkan setelah pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200 hingga Rp 17.600 per liter.

Jokowi mengakui harga minyak goreng di beberapa daerah masih relatif tinggi. Namun, ia meyakini, dalam beberapa pekan ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau sesuai harga yang ditentukan, mengingat ketersediaan pasokan semakin melimpah.

“Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petani sawit atas dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini. Ia berjanji, pemerintah akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah.

Meski larangan ekspor CPO sudah diputuskan dicabut, nyatanya harga minyak goreng masih tinggi. Terutama minyak goreng curah yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya stabilisasi harga.

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng curah per Kamis (19/5/2022) masih sebesar 17 ribu per liter. Harga hanya turun 2,3 persen sejak hari pertama larangan ekspor yang saat itu Rp 17.400 per liter. Dengan kata lain, harga eceran tertinggi Rp 14 ribu sejatinya belum tercapai.

Para petani sawit bergembira atas pencabutan larangan ekspor CPO karena telah terdampak dengan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) selama ekspor dilarang. “Terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah membuka kembali larangan ekspor minyak sawit, sehingga roda ekonomi petani sawit lebih baik kembali,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto kepada Republika, Kamis (19/5).

Situasi itu berdampak pada terhentinya aktivitas pembelian TBS sawit, terutama dari petani mandiri. Alhasil, harga TBS dari semula di kisaran Rp 3.500 per kg hingga Rp 4.000 per kg anjlok hingga ke bawah Rp 2.000 per kg.

Pada Selasa (17/5), para petani sawit sempat menggelar aksi di depan gedung Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai bentuk protes kepada kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan petani. Mansuetus mengatakan, SPKS memaklumi kebijakan yang telah ditempuh pemerintah.

Namun, diharapkan ada konsistensi dari kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata niaga sawit di Indonesia. “Serta memperbaiki tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Mansuetus.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengapresiasi keputusan Presiden yang kembali mengizinkan ekspor CPO. Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menuturkan, situasi saat ini memang sudah sangat sulit akibat ekspor terhenti.

Eddy menuturkan, tangki-tangki dari pabrikan CPO sudah penuh menampung produksi dari hasil pengolahan tandan buah segar sawit petani. Dengan dibukanya kembali ekspor, kegiatan rantai pasok industri sawit bisa berjalan normal. “Kami berharap dengan dibukanya kembali ekspor, produksi sawit dapat mengalir kembali,” kata Eddy kepada Republika, kemarin.

Larangan ekspor terhitung selama 25 hari sejak mulai diterapkan pada 28 April 2022 lalu. Eddy menuturkan, larangan ekspor membuat potensi devisa dari ekspor minyak sawit hilang. Rata-rata sumbangan ekspor CPO dan seluruh turunannya terhadap devisa ekspor mencapai 3 miliar dolar AS per bulan. “Jadi paling tidak (devisa ekspor yang hilang) ya mendekati nilai tersebut,” kata Eddy.

Kegiatan ekspor sawit disebut vital bagi industri lantaran sebanyak 65 persen dari rata-rata produksi 49 juta ton per tahun diserap oleh pasar luar negeri. Pasar domestik hanya menyerap produksi CPO nasional sekitar 35 persen.

Pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan terkait minyak goreng. Terbaru, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bekerja sama dengan BUMN meluncurkan program Migor Rakyat untuk mempercepat penyediaan minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg.

Distribusi migor curah dilakukan melalui jaringan Warung Pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Sejauh ini, sudah terdapat 1.200 Warung Pangan di Sumatera dan Jawa yang menyediakan minyak goreng murah itu.

Sumber: Republika.co.id