Tahun 2023, pasar properti dihadapi berbagai tekanan seperti tingginya tingkat inflasi, naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI-7 Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR), ancaman resesi tahun 2023, dan memasuki tahun politik. Hal itu terungkap dalam talkshow yang bertajuk “Trend dan Strategi Penyaluran KPR di Tengah Ancaman Kenaikan Suku Bunga”.

Menurut Hari Ganie, Sekretaris Jenderal DPP REI, kenaikan suku bunga acuan sampai saat ini belum mempengaruhi ke suku bunga KPR karena untuk menaikan, perbankkan melihat berbagai faktor. Ia tetap optimistis ekonomi makro Indonesia akan terus bagus. Apalagi Indonesia memiliki kekhasan, negara kepulauan yang memiliki basis ekonomi yang berbeda. “Pengembang properti akan terus melakukan inovasi terhadap banyak hal untuk menggaet pembeli, seperti konsep perumahan, desain, dan fasilitas,” kata Hari Ganie.

Diakui Moh. Yut Penta, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division Bank BTN, tekanan terhadap ekonomi nasional terjadi sejak pandemi berlangsung, namun sektor properti masih tergolong resilient jika dibanding dengan sektor bisnis lain.

Untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga KPR menurut Penta Bank BTN melakukan inovasi pada produk KPR non subsidi, seperti menawarkan produk KPR dengan suku bunga tetap (fix rate) mulai 2 hingga 10 tahun. Bank BTN juga melakukan kerja sama dengan pengembang properti untuk menawarkan KPR dengan suku bunga KPR 2,47% fix satu tahun.

Bank BRI pun senada tetap optimistis. Seperti dituturkan Ari Indiastomo Head of Consumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk mengantisipasi naiknya suku bunga KPR, Bank BRI melakukan beberapa inovasi di sektor KPR berdasarkan pada kebutuhan konsumen (consumer centric). Salah satunya KPR yang menyasar generasi milenial dengan suku bunga 2,87% fix satu tahun atau 4,97% fix 2 tahun. “Agar konsumen tertarik, Bank BRI memberikan harga khusus, bunga khusus, dan gimmick khusus,” katanya.

Saat ini Bank BRI telah merealisasikan penyaluran KPR sekitar Rp 42 triliun untuk 137 ribu unit rumah. Prosetasenya sebagian besar untuk KPR komersial, sedangkan untuk KPR subsidi hanya sekitar 12%. Diakui Ari tahun ini realisasi KPR Bank BRI tumbuh 10,5%. Meski di masa pandemi pun, KPR Bank BRI tetap mengalami pertumbuhan.

Ia menambahkan saat ini KPR didominasi rumah komersial dengan ticket size Rp400 juta hingga Rp500 juta. Realisasi KPR subsidi tumbuh signifikan. Jika di 2021 hanya 11.000 unit, di 2022 ini naik menjadi 20.000 unit. “Tahun 2023 kami menargetkan penyaluran KPR tumbuh 14%, subsidi dan non subsidi,” kata Ari.

Hal senada diungkapkan Praka Mulia Agung, Group Head Consumer Financing Bank Syariah Indonesia (BSI), optimistis tahun depan penyaluran KPR akan terus naik.“Jika melihat ke belakang, sektor properti tahan tekanan dan terus tumbuh, bahkan saat puncak pandemi Covid-19. Di masa sulit ada peluang. Harapan itu ada dan kami yakin pemerintah akan terus terus menjaga perekonomian tetap tumbuh,” kata Praka.

Diakui Praka, tahun ini BSI telah menyalurkan KPR sekitar Rp 4,67 triliun atau mengalamipertumbuhan sebesar 14%, sedangkan tahun 2023 mendatang ditargetkan tumbuh 16-18%. Selama ini BSI banyak membiayai rumah pertama yang dibeli end user seharga di bawah Rp1 miliar di Jabodetabek. “Kami juga akan menggarap potensi di luar daerah yang sangat besar dengan menawarkan program-program yang menarik. BSI memiliki struktur dana yang baik sehingga bisa kompetitif di pasar,” kata Praka.

Dari sisi pegembang, menurut Aldo Daniel, Managing Director Synthesis Huis, pihaknya tidak terlalu khawatir kenaikan suku bunga KPR akan menganggu minat pembeli di Synthesis Huis. Hal itu disebabkan mayoritas pembeli atau di proyek hunian tersebut adalah pengguna akhir (end user) dan pembeli rumah pertama (first home buyers). Kelompok di pasar ini biasanya membeli rumah karena kebutuhan. “Kami yakin pasar residensial tetap bergerak meski pun bunga KPR naik,” tutur Aldo.

Hari menegaskan, REI akan terus mendorong pemerintah agar kembali memberikan berbagai stimulus untuk mendorong industri properti di tengah semakin banyaknya tekanan. Seperti pemberian kembali insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% yang terbukti efektif meningkatkan daya beli masyarakat.