Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 realisasi investasimampu mencapai target. Hal ini disampaikan Bahlil dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Capaian Investasi Tahun 2022 dan Target 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (11/1/2023).

“Insya Allah target investasi di 2022 akan mencapai target. Bahkan akan kemungkinan besar lebih, tapi angkanya dan breakdown-nya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi,” ujar Bahlil.

Pada 2022, Indonesia menargetkan untuk menggaet investasi sebesar Rp 1.200 triliun sementara untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.400 triliun. Bahlil menegaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

Bahlil menambahkan, tidak ada kendala dalam pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui OSS untuk usaha menengah kecil. Namun, lanjut Bahlil masih terdapat kendala untuk usaha besar terkait dengan rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL).

“Kendalanya itu adalah yang kelas besar ini terkait dengan RDTR yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPL-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk amdal,” ujar Bahlil dalam siaran yang ditayangkan via Youtube Sekretariat Presiden ini.

Mengenai investasi di IKN, Menteri Bahlil mengatakan bahwa IKN Nusantara itu ibarat cewek cantik dari desa yang belum dipoles dengan bedak, sehingga mencuri perhatian banyak pihak. Semakin hari semakin banyak investor yang ingin investasi di IKN.

“IKN itu seperti cewek cantik dari kampung yang belum di poles pakai bedak. Jadi semakin hari orang tahu barang ini, barang yang bagus, orang datang,” ujarnya dalam konferensi pers tersebut

Senada, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah penyempurnaan regulasi. Menur Airlangga, penyempurnaan perlu dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBI dan daftar prioritas investasi,” ujar Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id