Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pembangunan pangkalan nelayan di perairan Natuna Utara yang sudah direncanakan bertahun-tahun lalu hanya sebatas wacana. Pangkalan tersebut telah dirancang dibangun sejak kabinet pertama Presiden Joko Widodo, namun tak juga direalisasikan hingga kini.

“Kami sudah berencana membuat pangkalan nelayan sejak bertahun-tahun tapi tak pernah jadi. Sekarang kita tidak usah bicara yang lalu-lalu. Saat ini kita mau benerin,” ujar Luhut seusai menghadiri ibadah Natal di kantor Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Selasa siang, 7 Januari 2020.

Luhut menjelaskan, pangkalan itu nantinya bakal memperkuat mobilisasi nelayan di perairan Natuna Utara. Selain itu, pangakalan ini juga akan menampung relokasi nelayan dari pelbagai wilayah. Termasuk, kata dia, nelayan dari Sumatra Utara dan Pulau Jawa.

Menurut Luhut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggarap pembangunan pangkalan nelayan di Natuna. Ia optimistis Menteri KKP Edhy Prabowo akan bergerak cepat menanganinya. “Pak Eddy saya lihat lebih cepat,” ucapnya.

Pemerintah saat ini sedang berupaya memperkuat laju aktivitas perikanan nelayan dalam negeri di Laut Natuna pasca-adanya klaim Cina terhadap wilayah itu. Klaim Cina ini mengacu pada Nine Dash-Line atau sembilan garis batas imajiner yang secara tegas ditolak oleh Indonesia.

Indonesia menolak klaim itu lantaran tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Klaim itu juga mendorong Cina melakukan pelanggaran atas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pekan lalu mengatakan kementeriannya akan memfasilitasi adanya peningkatan kegiatan perairan di wilayah perairan Natuna. “Kami akan mendorong kegiatan kapal perikanan dan kapal patroli,” katanya pada Jumat, 3 Januari 2020.

Namun, Budi Karya tidak menjelaskan detail rencana peningkatan kegiatan angkutan perkapalan secara lebih jauh. Ia mengatakan rencana itu masih akan dirembuk bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sumber: Tempo.co