Menimbang Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi umumkan ibu kota baru, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019
Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.com/Ihsanuddin

Rencana pemindahan ibu kota diproyeksi menumbuhkan kinerja berbagai sektor ekonomi di kawasan Kalimantan Timur. Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan sektor jasa akan menjadi tumpuan utama di pusat pemerintahan baru.

"Kami sudah petakan dari semua sektor pembentuk produk domestik regional bruto (PDRB), services atau bidang jasa akan bergerak signifikan,".

Merujuk kajian Bappenas, kata dia, sektor jasa yang dominan mencakup pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jasa umum. Jenis layanan lainnya diperkirakan baru bertumbuh setelah rampungnya struktur utama ibu kota baru. "Setelah proses konstruksi besar, mulai ada supply demand. Tentu semua sektor tumbuh juga," ujarnya.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya ke lokasi yang beririsan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain karena risiko bencana minim, wilayah tersebut dianggap strategis dengan dengan kota berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Rudy memastikan lembaganya sudah meneliti pemekaran dampak ekonomi dari lokasi ibu kota baru. "Ada asumsi dan variabel. Kita tentukan wilayah yang paling membawa dampak pertumbuhan ke sekitarnya dan untuk nasional," tutur Rudy.

Dalam kajian, pergeseran ibu kota mampu memicu pertumbuhan perekonomian hingga 0,1- 0,2 persen, salah satunya karena dorongan investasi baru

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengharapkan kesempatan yang lebih luas untuk usaha kreatif di Jakarta, dengan memanfaatkan kantor pemerintah yang ditinggalkan. "Ibu kota baru juga bisa untuk pengembangan ekonomi kreatif, yaitu arsitektur, untuk interior design mereka di awal-awal."

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menargetkan eksekusi infrastruktur dasar ibu kota baru bisa dimulai pertengahan tahun depan. Hingga saat itu tiba, kementerian mendesain kawasan dan tata ruang kota, serta prasarana penunjang seperti jalan, prasarana air, serta sanitasi.

"Kami design sejak sekarang sampai sampai saatnya groundbreaking nanti, karena lokasinya sudah ada," ucapnya.

Pemerintah mengklaim sudah menguasai lahan 180 ribu hektar di Kalimantan Timur. Pengembangan ibu kota diawali di atas lahan seluas 40.000 hektar. Khusus 6.000 Ha diantaranya dipakai untuk pusat pemerintahan.

Basuki memperkirakan pemindahan ibu kota memakan waktu empat tahun. Kas negara hanya memenuhi 19 persen dari total kebutuhan biaya sebesar Rp 466 triliun. Sisanya diupayakan bersumber dari kemitraan dan investasi swasta secara langsung

"Anggaran APBN yang dipakai juga multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun berjalan,” ucapnya.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, mengatakan pemindahan ibu kota tak membawa dampak positif. Hal itu didasari riset simulasi INDEF yang menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium).

Salah satu hasilnya memproyeksikan lonjakan harga barang akibat naiknya jumlah penduduk di Kalimantan dan angka permintaan. "Jika suplai terbatas, harga otomatis naik. Kalau terjadi secara bersamaan, maka akan inflasi,” katanya.

Sumber: Tempo.co

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)