OJK Berencana Cabut Moratorium Izin Pinjol, Paling Cepat Tahun Ini | SWA.co.id

OJK Berencana Cabut Moratorium Izin Pinjol, Paling Cepat Tahun Ini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mencabut moratorium atau penghentian sementara izin layanan pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer lending. Meski belum pasti waktunya, namun ditargetkan tahun ini sudah bisa dilakukan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Tris Yuliana selaku Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK (05/05/2023). Menurut Tris, pencabutan moratorium akan dilakukan seiring dengan perbaikan dalam sistem pendaftaran izin pinjol.

“Semoga dalam waktu dekat kesiapan teknologi bisa selesai, sehingga moratorium bisa dicabut. Kita usahakan di tahun ini. Bahkan tidak tahun ini, tapi dalam waktu lebih dekat lagi, evaluasi dari sistemnya dalam tahap akhir,” kata Tris usai halal bihalal bersama media di Jakarta (05/05/2023).

Perbaikan yang tengah disiapkan oleh OJK adalah Sistem Perizinan Terintegrasi (SPRINT). Sistem ini akan membuat prose pendaftaran pinjol lebih tepat dan transparan. Nantinya sistem ini akan mempermudah perusahaan yang melakukan pendaftaran pengajuan izin ke OJK bisa melihat perkembangannya. “Kalau dulu submit dokumen dan perizinan, teman-teman tidak tahu prosesnya sampai mana. Dengan SPRINT, dengan teknologi, tahapannya sampai mana itu akan langsung terlihat,” ucap Tris.

Tris beralasan adanya moratorium bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap Pinjol. Bahkan setelah pemberlakukan moratorium (oleh OJK Februari 2020 dan pemerintah Oktober 2021), tambah Tris, dari 164 pinjol yang terdaftar di OJK, tersisa 102 pinjol yang dinilai memenuhi ketentuan dan peraturan OJK. “Dari 164, yang benar-benar mengikuti regulasi dan sanggup bertahan tinggal 102, moratorium ini penguatan. Itulah kenapa waktu itu kita lakukan moratorium,” kata Tris.

Diketahui latar belakang pemberlakukan moratorium penerbitan izin pinjol karena banyak terjadi penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol. Bahkan hal ini mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo hingga memerintahkan Kominfo dan OJK untuk melakukan moratorium. Pada saat itu (tahun 2021) perputaran dana atau nilai omzet financial technology peer to peer lending atau pinjaman online mencapai Rp 260 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G. Plate pada waktu itu mengatakan OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. 

Menurut Menteri Johnny G. Plate, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. “Pada tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing,” kata Plate beberapa waktu lalu.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)