Pemerintah Pertimbangkan Pembiayaan Infrastruktur LVC

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (Ilustrasi Foto: Dok PUPR/Ditjen Bina Marga).

Pemerintah saat ini tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur salah satunya melalui Land Value Capture (LVC). Skema pembiayaan LVC ini merupakan kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di suatu kawasan dengan menggunakan dua basis penerapan, yakni LVC berbasis pajak dan LVC berbasis pembangunan.

Menteri Koordintaor Perekonomian, Airlangga Hartarto, pernah menyatakan alternatif pembiayaan infrastruktur dibutuhkan untuk mengurangi beban pemerataan dan penyertaan modal negara (PMN).Kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia meningkat secara signifikan pada periode 2022-2024. Pemerintah pun berkolaborasi dengan investor dan perbankan untuk memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Wahyu Utomo, menjelaskan LVC merupakan pendekatan kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk memulihkan dan menginvestasikan kembali peningkatan nilai ekonomi serta meningkatkan produktivitas ekonomi yang dihasilkan dari investasi publik dan tindakan pemerintah lainnya.“LVC memberikan manfaat seperti pendapatan daerah dan perencanaan daerah yang lebih baik,” kata Wahyu Utomo yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam keterangannya di Jakarta, (18/7/2021).

Adapun implementasi skema LVC di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum terdapat regulasi yang eksplisit mengatur tentang cara perhitungan dan identifikasi peneríma manfaat, instrumen atau mekanisme LVC yang tepat untuk keadaan di Indonesia, belum adanya manajemen tata guna lahan yang komprehensif, belum dilakukan identifikasi siapa yang akan menjalankan penerapan LVC, serta sinkronisasi peraturan perpajakan eksisting.

Sebelumnya, Country Director Indonesia Resident Mission of Asian Development Bank (ADB), Said Zaidansyah, menjelaskan LVC bisa menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan dana pemerintah Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19. Menurut ADB, pembiayaan infrastruktur dengan konsep LVC sangat dapat diterapkan jika Indonesia telah memiliki dasar hukum yang tepat.

Untuk itu, Kemenko Perekonomian saat ini tengah menyusun kerangka regulasi atau payung hukum untuk LVC di Indonesia, yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.  Dari hasil identifikasi selama ini, Peraturan Presiden (Perpres) merupakan regulasi paling tepat untuk jangka pendek pengimplementasian LVC yang ditargetkan rampung pada awal tahun 2022.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan PricewaterhouseCoopers (PWC) pada 2019, LVC dapat dilakukan berdasarkan virtuous value cycle, yang dapat meningkatkan minat dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan kepastian pengembalian investasi dari value capture dan meningkatkan dampak eksternalitas positif dari infrastruktur yang baru dibangun.

Peningkatan kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan komersial dan pajak dari badan usaha dan individu di sekitar infrastruktur baru, serta meningkatkan kesempatan kerja. Sementara itu, perbaikan ekonomi sebagian dapat dimanfaatkan untuk memberikan insentif yang dapat mendorong pembiayaan sektor swasta yang lebih besar.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)