Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas mencatat sebanyak 81 Proyek Strategis Nasional telah rampung digarap sejak 2016 hingga Agustus 2019 dengan nilai investasi Rp 390 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, pada Januari hingga Agustus 2019 ada 19 proyek yang sudah selesai senilai Rp 87,7 trilun.

Proyek-proyek tersebut terdiri tiga proyek bandara, lima proyek jalan, empat proyek kawasan,dua proyek smelter, tiga proyek bendungan, dan dua proyek teknologi.

Capaian proyek strategis nasional (PSN) tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Senin lalu, 9 September 2019.

”Hari ini kami membahas kemajuan PSN dan langkah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ke depan,“ ujar Darmin Nasution seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian.

Dalam rapat tersebut Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo melaporkan status kemajuan 223 Proyek plus tiga Program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019.

Wahyu mengungkapkan 51 proyek strategis sudah selesai dengan nilai Rp 295 triliun. Sebanyak 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi senilai Rp 1.348 triliun dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi.

Berikutnya, 23 proyek strategis dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019 senilai Rp 154 triliun, 78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 dengan nilai Rp 1.351 triliun, lima proyek dalam tahap transaksi senilai Rp413 triliun, serta 39 proyek dansatu program industri pesawat dalam tahap penyiapan dengan nilai Rp 621 triliun.

Status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35 ribu megawatt sejak Desember 2016 hingga Juli 2019, antara lain 3.768 MW senilai Rp 101,7 triliun sudah beroperasi, 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi, 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close, 1.453 MW dalam tahap pengadaan, dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Rapat juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan.

Wahyu Utomo pun menuturkan pentingnya persoalan pengadaan tanah.

“Pengadaan tanah salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah,” kata Wahyu.

Sumber: Tempo.co