Pengelolaan Hutan Papua Barat Dirumuskan Bersama

Seminar Gagasan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dalam Kerangka Provinsi Konservasi, rencanakan aksi kelola hutan dan revisi rencana tata ruang wilayah di Manokwari, (12/6). (dok. Conservation International Indonesia)

Pengelolaan hutan jangka panjang Papua Barat dirumuskan bersama multi pihak sebagai perwujudan langkah implementasi prinsip dan paradigma pembangunan untuk mencapai cita-cita Provinsi Konservasi. Hasil rumusan menyepakati pentingnya pengelolaan multiguna hutan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi hutan, tidak hanya sebagai penyedia hasil kayu namun juga sebagai sumber kehidupan, bagian budaya masyarakat, objek ekopariwisata, dan sebagainya.

Perumusan ini merupakan bagian dari Seminar Gagasan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang dilaksanakan bersama pada 7 Juni 2018 oleh Pemerintah Provinsi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Conservation International (CI) Indonesia. Rumusan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dalam rencana aksi pengelolaan bersama oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa sejak inisiatif Provinsi Konservasi dideklarasikan pada 19 Oktober 2015, pemerintah provinsi telah menindaklanjuti sejumlah langkah implementasi prinsip dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk meninjau dan merancang kebijakan pembangunan untuk mencapai cita-cita deklarasi.

Dominggus menambahkan, “Secara khusus, pengelolaan sumber daya di Papua Barat akan bertumpu pada keberadaan kawasan hutan seluas 8,7 hektar atau sekitar 80% dari luas daratan provinsi.”

Seminar ini juga memberi tentang Pembangunan Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan pengembangan KPH sebagai unit pelaksana kelola hutan dalam konsep desentralisasi oleh Bappenas, serta perkenalan toolkit perencanaan multiguna hutan yang dikembangkan oleh KLHK dan telah diluncurkan pada Februari 2018.

Mewakili Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Agus Tampubolon menyampaikan pentingnya pengelolaan hutan jangka panjang untuk mendukung cita-cita Provinsi Konservasi. “Konsep pengelolaan multi-guna merupakan pendekatan yang dapat mengoptimalkan manfaat hutan untuk kesejahteraan. Kami harap toolkit ini dapat menjadi panduan praktis pengelolaan multiguna hutan di Papua Barat, mengingat potensi manfaat hutan di Papua Barat begitu besar, namun ancaman kerusakan ke depan juga nyata dihadapi dan harus segera diantisipasi.”

Pada salah satu materi yang disampaikan oleh CI Indonesia: Setiap jam, hutan Papua Barat berkurang seluas satu lapangan sepak bola sepanjang tahun 2006 – 2016. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan sektor kehutanan di Papua Barat, utamanya untuk mengelola hutan sebagai amanat dan kebanggaan kita bersama” ujar Iman Santoso, Senior Terrestrial Policy Advisor CI Indonesia.

Ia menambahkan bahwa sektor kehutanan di Papua Barat telah menyumbang Rp 1,6 triliun pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 hanya dari hasil kayu (BPS, 2017). Tetapi sesungguhnya potensi nilai manfaat hutan lebih dari itu, karena nominal tersebut belum termasuk nilai serta potensi manfaat lain dari berbagai sektor yang dapat dikembangkan, maupun valuasi ekonomi manfaat hutan bagi lingkungan, sosial dan budaya masyarakat.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)