Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Siregar (kiri) saat menyampaikan outlook logistik 2024. (foto Ubaidillah/SWA)

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memprediksi pertumbuhan sektor logistik nasional berada di kisaran 7% sampai 8%. Angka ini diberikan setelah menilai delapan aspek pandangan atau outlook, mulai dari sea freight international hingga tatanan regulasi.

“Kami berkesimpulan pertumbuhan sektor logistik nasional Indonesia berada di angka 7 sampai 8%. Perlu kolaborasi semua pihak yang berkepentingan di sektor logistik nasional demi terwujudnya keadilan logistik bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua ALI Mahendra Rianto.

Wakil Ketua Umum ALI Bidang Hubungan Antar Institusi Internasional Adithya Sari menyampaikan delapan pandangan yang menjadi perhatian dalam sektor logistik Indonesia pada tahun ini. Delapan hal ini disampaikan Adit dalam pertemuan Supply Chain and Logistics Outlook 2024, Selasa (16/1/2024) di Jakarta.

Pertama, mengenai sea freight international. Menurut Adit, kapasitas dan harga mendekati normal kecuali untuk rute yang melewati kawasan Timur Tengah, dengan terus bergejolaknya situasi keterlibatan negara-negara di sekitar jalur Gaza. Pasca Covid-19 (2023), perputaran dan pergerakan ekonomi kembali lancar serta pengiriman laut yang menggunakan kapal dan kontainer mulai bergerak dan kelangkaan berkurang.

“Namun, sekarang ada risiko kestabilan di Timur Tengah yang dapat memengaruhi keamanan jalur laut internasional. Menghindari konflik, kapal akhirnya mencari rute alternatif dan berputar jauh yang pada akhirnya kebutuhan solar bertambah dan memakan waktu yang lebih lama,” ujarnya.

Kedua, importasi di mana terjadi ketidakpastian perizinan yang menyulitkan importir. Adit menilai regulasi persetujuan impor tahun 2023 menyulitkan produsen dan importir nasional. Lalu persetujuan impor baja yang menyebabkan importir baja tidak diperbolehkan melakukan importasi (kecuali API-P). Sementara produsen lokal belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan baja lokal.

Selain itu sistem CEISA down, sehingga terjadi bottleneck di proses impor dokumen. Lalu proses karantina, khususnya di impor bahan makanan yang menyebabkan peningkatan inventory untuk memastikan pasokan, akhirnya meningkatkan biaya produk. “Harapan 2024, pemerintah dapat memberikan kepastian perijinan untuk meningkatkan efisiensi proses importasi,” ungkapnya.

Ketiga pergudangan di mana jumlah pergudangan go green, pergudangan bertingkat di Jabodetabek dan pengembangan gudang di Jawa Tengah semakin meningkat. Realisasi PMA dan PMDN pada kuartal III tahun 2023, untuk sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mencapai Rp40,9 triliun. Pergudangan menjadi 1 dari 5 lima sektor investasi terbesar pada tahun 2023.

Keempat, cold chain dan halal logistik diprediksi akan tumbuh. Hal ini selaras dengan meningkatnya kesadaran keamanan pangan dan kehalalan produk di kalangan konsumen sehingga menimbulkan kebutuhan terhadap cold chain dan kepatuhan terhadap standar logistik halal.

Kelima, sisi transportasi, yang mana penambahan ketersediaan infrastruktur transportasi mempercepat proses distribusi, namun biaya tetap tinggi. Biaya masih tinggi karena transportasi logistik Indonesia masih didominasi oleh angkutan darat yang merupakan moda angkutan yang mahal, ditinjau dari daya angkut per ton kilometernya.

“Untuk itu pada tahun 2024 ini, ALI mendorong pemerintah untuk mulai memfokuskan mengembangkan transportasi logistik yang masif daya angkutnya, yaitu jenis moda kereta api di Pulau Jawa dan Sumatra, serta angkutan laut dengan konsep RORO,” kata Adit.

Keenam, digitalisasi, implementasi teknologi pergudangan dan transportasi menjadi solusi dasar. Adit memprediksi adopsi AI pada supply chain diperkirakan meningkat pesat (Gudang 5G dan Robotik di Cibitung), namun masih terdapat berbagai tantangan dalam adopsi digitalisasi supply chain di Indonesia.

“Pertama (tantangannya) regulasi logistik yang berbeda dari negara lain menyebabkan kerumitan dan kesulitan dalam standardisasi, kedua perlindungan data yang lemah meningkatkan resiko kebocoran data, ketiga ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata, dan terakhir kurangnya sumber daya manusia yang kompeten terutama di luar kota besar,” ungkapnya.

Ketujuh, sumber daya manusia. Ketua Asosiasi ALI Mahendra Siregar menilai tenaga kerja supply chain terampil masih kurang, terutama di level operator dan supervisor. Dengan adanya pengetahuan dan keahlian digital pada tenaga kerja proses digitalisasi proses supply chain bisa menjadi prioritas perusahaan. Contohnya adalah pemahaman terhadap tools dasar logistik (WMS, TMS, analisis kuantitatif) menjadi persyaratan mutlak SDM logistik.

Kedelapan, soal regulasi, di mana diperlukan keberpihakan pemerintah dan arah kebijakan logistik nasional yang berorientasi kepada penurunan biaya rantai pasok dan logistik nasional (seperti biaya transport, pergudangan, penyimpanan, SDM dan informasi teknologi). Jika Indonesia diproyeksikan akan menjadi ‘negara industri’ terbesar ke-4 didunia pada tahun 2045 dengan adanya bonus demografi, maka pemerintah wajib mendorong world class logistics local player.

“Caranya dengan apa kebijakan mewajibkan setiap pengurusan international trade menggunakan/bekerja sama dengan penyedia jasa logistic local, dan mewajibkan menggunakan term of trades. Lalu pemerintah mewajibkan penyedia jasa logistic local meningkatkan kompetensinya agar bisa mengambil peran dalam proses importasi PMA,” ungkapnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id