Di tengah rapuhnya pertumbuhan ekonomi dunia yang sering disertai gejolak, Indonesia memiliki potensi besar dan dapat menjadi pemain global yang disegani. Hal ini disampaikan oleh Managing Director dan Chief Operating Officer World Bank, Sri Mulyani Indrawati, dalam kuliah umum di Auditorium Djoko Soetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok (26/7).

Sri Mulyani Indrawati saat kuliah umum di Auditorium Djoko Soetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, (26/7).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan perubahan struktural ekonomi di Tiongkok sangat berpengaruh di seluruh dunia. “Saya baru kembali dari Argentina minggu lalu, di mana melemahnya ekspor ke Tiongkok telah melemahkan ekonomi di Argentina, yang memiliki 35% ekspor ke Tiongkok. Kondisi yang sama dialami negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Tengah, serta Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tiongkok menerima 11% barang ekspor Indonesia,” ujar Mantan Menteri Keuangan RI tersebut.

Menurutnya, negara-negara berkembang yang selama dua dekade terakhir menjadi mesin pertumbuhan dunia, saat ini menghadapi tantangan berat, ibarat badai yang datang bersamaan secara sempurna, atau perfect storm. “Perfect storm ini berupa melemahnya ekonomi dan perdagangan dunia, perlambatan dan perubahan struktural ekonomi Tiongkok, rendahnya harga-harga komoditas, menurunnya aliran modal ke negara berkembang, meluasnya konflik dan serangan terorisme, serta perubahan iklim global,” ungkapnya.

Namun Sri Mulyani optimis apabila Indonesia mampu membangun ketahanan dan menjaga diri dari gejolak perekonomian global masih ada peluang memajukan Indonesia. Meningkatnya integrasi ASEAN merupakan peluang besar bagi Indonesia. Perdagangan intra-ASEAN mencapai lebih dari US$ 600 miliar per tahun, dan perdagangan dengan negara di luar ASEAN mencapai di atas US$ 1,9 triliun per tahun. Integrasi ASEAN yang lebih mendalam dapat menjadi katalis dalam mentransformasi produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Meski demikan tantangan yang dihadapi saat ini adalah Indonesia memiliki rata-rata upah di bidang manufaktur terendah, tapi biaya per unit tenaga kerjanya relatif tinggi yang mencerminkan produktivitas tenaga kerja yang belum baik.

Dalam acara yang bertajuk “Yang Muda Yang Beraksi: Peranan Pemuda dalam Menyukseskan Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif” Sri Mulyani juga menyorot ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. “Indikator kesenjangan (koefisien gini) Indonesia meningkat tajam dari 30 pada tahun 2003, ke 41 pada tahun 2014. Ketimpangan yang sangat tajam bisa menghambat potensi pertumbuhan jangka panjang Indonesia,” ujar wanita lulusan Fakultas Ekonomi UI ini.

Masalanya, kesenjangan tersebut banyak disebabkan oleh hal-hal yang di luar kendali penderita. Anak-anak Indonesia yang lahir dengan ketimpangan tersebut akan sulit mengatasi ketimpangan di masa depannya. Sekitar 37% balita Indonesia mengalami stunting, atau tidak menerima nutrisi yang cukup, mulai dari kandungan hingga usia 2 tahun. Stunting mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang. Ini berarti 1 dari 3 anak Indonesia akan kehilangan peluang lebih baik dalam hal pendidikan dan pekerjaan dalam sisa hidup mereka.

“Ini adalah musibah bagi Indonesia. Tingkat stunting di Indonesia sangat tinggi dibanding negara tetangga. Misalnya, tingkat stunting di Thailand adalah 16%, dan di Vietnam 23%,” tambahnya.

Masalah kesehatan berkaitan baik dengan ketersediaan anggaran maupun kualitas penggunaan anggaran. Tingkat belanja kesehatan terhadap PDB di Indonesia adalah terendah kelima di dunia, yaitu 1,2% pada tahun 2014. Angka ini termasuk belanja untuk sistem jaminan kesehatan nasional. Selain masalah jumlah anggaran, masalah cara membelanjakan anggaran juga sangat penting.

Saat ini akses layanan kesehatan di desa-desa mengalami penurunan, dan lebih dari 40% penduduk di Kalimantan Barat, Maluku, dan Sulawesi Barat memerlukan lebih dari satu jam untuk mencapai rumah sakit umum, dibanding 18% secara nasional. Hanya tiga provinsi yang memenuhi rekomendasi World Health Organization (WHO) dengan adanya satu dokter untuk tiap 1.000 orang penduduk.

Sri Mulyani juga mengingatkan perlunya reformasi di institusi publik dan swasta yang harus terus dilakukan guna meletakkan dan membangun tata kelola yang baik, efisien, dan akuntabel. “Banyak negara berkembang tidak mampu lepas dari middle income trap, pada intinya karena mereka gagal membangun institusi modern dan sistem yang berdasarkan meritokrasi dan tata kelola yang baik untuk menopang perubahan sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang dinamis,” katanya. (EVA)