Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, tingkat literasi keuangan syariah nasional Indonesia baru mencapai 8,93%, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1%.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam acara perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah yang diikuti nota kesepahaman layanan syariah Linkaja, Selasa (25/08/2020).

Menurut Wapres, indeks ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

“Dengan indeks inklusi yang masih rendah memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis teknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal,” ujarnya.

Untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang secara khusus bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tugas dan fungsi KNEKS sebelumnya telah diperluas untuk tidak hanya berfokus dalam peningkatan aset keuangan syariah, tetapi juga dapat mendorong sektor riil utamanya industri halal. “Kita bercita-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal dunia,” harapnya.

Dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, menurut Wapres, perlu dilakukan penguatan usaha-usaha syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital. Sebab, saat ini masyarakat Indonesia dinilai sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk itu, kehadiran uang elektronik yang sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. “Saya harapkan layanan syariah seperti Linkaja dapat meghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi syariah secara luas termasuk industri halal,” kata Wapres.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, di tengah pandemi saat ini, layanan syariah harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman.

Selain digunakan pada fasilitas-fasilitas umum seperti gerbang tol, pom bensin, dan transportasi publik, layanan syariah Linkaja dapat dimanfaatkan juga oleh komunitas masyarakat seperti pesantren, organisasi masyarakat muslim seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya, serta lembaga-lembaga amil Zakat dan wakaf.

Layanan syariah Linkaja diharapkan dapat bermanfaat secara luas dan tidak bersifat eksklusif yang hanya dimanfaatkan umat muslim, tetapi oleh masyarakat secara umum sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai alat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Adanya sinergi berbagai pihak lintas sektor juga dinilai sangat penting dalam pembangunan sarana prasarana yang dapat memperluas dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia.

“Semoga sinergi yang dibangun ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh pemangku kepentingan agar digitalisasi dapat meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id