Trends Economic Issues zkumparan

Gerbang Pembayaran Nasional Bikin Koneksi Antar Bank Semakin Mudah

Onny Widjarnako, Direktur Eksekutif Bank Indonesia

Selama ini, kita lazim melihat mesin ATM berbagai bank berderet di ruang publik, seperti pusat perbelanjaan atau stasiun kereta. Selain mesin ATM, ada juga mesin EDC dari beberapa bank juga kerap memenuhi meja kasir swalayan atau tempat belanja lainnya. Setiap orang yang akan bertransaksi pun biasanya akan menyesuaikan kartu ATM atau debit dengan mesinnya yang sesuai dengan bank yang menerbitkan kartu tersebut. Kelak semua itu akan menjadi semakin mudah dan ringkas dengan adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan Bank Indonesia (BI). Apa latar belakang dan bagaimana GPN ini akan dijalankan? Berikut wawancara SWA Online dengan Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Bagian Transformasi BI?

Apa alasan BI akhirnya mengeluarkan kebijakan GPN ini? Dan, apa saja langkah-langkah BI untuk mewujudkan GPN tersebut?

Jadi begini, dulu sebelum ada GPN ini pemrosesan transaksi ritel terutama ATM itu di dalam negeri, tidak keluar. Tetapi kartu debit itu sebagian keluar karena dari 140 juta kartu debit yang beredar di Indonesia itu, 85%-90% logonya internasional. Dan, kartu-kartu yang berlogo internasional ketika digunakan misalnya di mal kartu bank A ada logo internasional, lalu dipakai di mesin EDC (electronic data capture) bank B, itu proses rekam, kirim, olah dan simpan datanya di luar negeri. Karena selama ini Indonesia belum punya kapabilitas untuk itu.

Nah, oleh karena itu, BI akan segera membangun infrastruktur yang memiliki kapabilitas memproses transaksi ritel di Indonesia. Baik ATM yang sudah ada diperkuat, debit yang belum ada kami bangun, kartu kredit, e-commerce dan sebagainya. Jadi intinya GPN itu adalah infrstruktur untuk memproses transaksi secara domestik. Yang dimaksud dengan transaksi domestik itu adalah transaksi yang menggunakan kartu yang diterbitkan oleh penerbit dalam negeri dan ditransaksikan di kanal pembayaran domestik. Sebelumnya kita (Indonesia) tidak punya kapabilitas itu, sekarang dengan adanya GPN kita siap.

Nah, terkait dengan pemain internasional, mereka itu bisnisnya ada dua. Pertama, cross border transaction. Kedua, domestic transaction. Sekarang ini mereka belum diproses di domestik, nanti kartu yang bisa go international itu masih bisa beredar seperti sekarang ini, dan pilihan nasabah untuk memilihnya. Kemudian transaksi domestik, dengan adanya GPN ini, itu nantinya diproses di domestik. Namun, bisnis mereka tetap jalan. Contoh, saya mau ke Singapura, pakai kartu bank nasional yang ada logo internasional. Nanti, data itu diproses di sana (luar negeri). Termasuk wisatawan yang datang ke Indonesia, kartunya dari luar, tetapi dia beli batik di Sarinah, kartunya digesek di mesin EDC-nya nasional, nah mereka-mereka ini yang akan diproses. Jadi GPN ini hanya infrastruktur yang akan melayani instrumen domestik yang sudah ada sebelumnya.

Infrastrukturnya apa saja yang dibangun?

infrasruktur ada di tiga lembaga yaitu lembaga standar, lembaga switching dan ketiga lembaga services. Lembaga standar itu dimiliki oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia tugasnya harus memastikan bahwa kartu yang diterbitkan nanti (berlogo GPN) harus bisa diterima di semua mesin ATM, EDC dan sebagainya.

Lembaga standar juga memastikan ATM, EDC, point of sales (POS), dan sebagainya bisa menerima kartu GPN tadi. Jadi antara kartu dan devices-nya bisa saling membaca. Itu artinya tidak perlu lagi selakarang setiap orang punya banyak kartu, satu kartu itu saja karena sudah bisa dipakai di berbagai ATM, EDC dan POS. Nah pada saat kartu dipakai untuk transaksi domestik, itu prosenya yang mengerjakan adalah lembaga switching. Inilah infrastruktur yang memproses secara domestik. Memproses itu artinya apa? Artinya menyampaikan kepada sumber dana dan pengguna dana, antara penerbit dan yang punya EDC, rekonsiliasi, kliring dan settlement juga mereka yang mengerjakan. Juga, kalau member, mengamankan transaksinya. Itulah tugas lembaga switching, jadi tugasnya memproses.

Kemudian lembaga services ada empat tugas pokoknya. Pertama, mengamankan transaksi, kartu itu kan begitu dipakai di ATM datanya dibuka, kemudian dari ATM ke switching juga datanya dibuka, dari switching ke issuer juga dibuka. Nah, lembaga services memastikan bahwa end to end datanya aman alias end to end enskripsi. Supaya tidak ada fraud menimpa kartu tersebut.

Tugas kedua, melakukan RKS (rekonsiliasi, kliring dan settlement) untuk transaksi lintas switching karena yang melakukan switching GPN itu nanti ada empat perusahaan di Indonesia, yaitu PT Rintis Sejahtera (Prima), PT Artajasa (ATM bersama), PT Jalin Pembayaran Nusantara (Link) dan PT Alto Network (Alto). Jadi empat perusahaan itu yang melakukan pemrosesan transaksi domestik yang sudah interkoneksi satu sama lain, sehingga bisa saling bicara. Karena sistemnya sudah saling bicara maka kartunya pun bisa diproses di EDC atau reader apapun.

Tugas ketiga, menyelenggarakan fraud & risk management, untuk froud detection dan dispute resolution, dalam rangka melindungi nasabah. Sekarang dispute ini suka membingungkan, karena sering lambat sekali prosesnya. Nanti services yang akan mengatur itu, termasuk mengatur fitur-fitur keamanan, misalnya fitur OTT, atau virtual account atau tokenitation agar aman. Sekarang, kartu tidak cukup langsung transaksi jalan, kalau kita pesan atau belanja di internet, dia kirim lagi kode verifikasi biasanya lewat SMS ke kita kan. Itu namanya fitur-fitur keamanan.

Apa manfaat dari GPN ini untuk masyarakat dan pebisnis ?

Manfaat pertama, untuk masyarakat tak perlu lagi menyimpan banyak kartu, cukup satu kartu GPN untuk transaksi dalam negeri dan satu kartu dengan logo internasional untuk transaksi di luar negeri. Satu kartu itu ketika diterbitkan, nasabah kena charge Rp 20 ribu. Tiap bulan ada potongan lagi kan untuk biaya kartu.

Manfaat kedua, selama ini masyarakat umumnya tidak menyadari, yang namanya interoperabilitas itu ada cost of travelling. Nah, dengan adanya GPN ini kita (masyarakat) jadi bisa menghapus satu lagi item cost di dalam kartunya.

Manfaat ketiga, masyarakat dapat menerima manfaat setelah kartunya terbit maka biaya admin bulanannya akan lebih murah dibanding kartu ATM/debit yang sekarang. Dan, bisa dipakai di semua merchant. Jadi masyrakat lebih nyaman, praktis dan murah.

Manfaar dari sisi pebisnis dalam hal ini pedagang, mereka sudah pasti akan senang. Karena MDR yang tadinya 2-3% sekarang turun menjadi 1%. Penerbit juga merasa diuntungkan karena sekarang ada yang namanya sharing infrastruktur. Sementara bagi pebisnis yang mengambil untung dari MDR itu memang sekarang turun tinggal 1% tetapi akan terkompensasi dengan skala. Tadinya yang proses datanya di luar negeri, jadi di dalam. Lalu, di GPN ini kan mendorong sharing infrastruktur, sehingga pemain mudah masuk dan bisa sharing, tidak lagi investasi infrastruktur. Contohnya, 4 bank buku 4 itu nanti saat GPN jalan mereka investasinya tidak besar karena sharing infrastruktur maka margin keuntungannya bisa lebih baik, karena biaya penyusutan jadi turun. Biaya pemeliharaan ditanggung bersama, jadi ada beberapa item yang masuk daftar pemangkasan bisaya.

Keuntungan yang paling besar adalah kapabilitas, tadinya Indonesia hanya bisa mengelola ATM, sekarang sudah bisa mengelola proses dan data debit. Mudah-muadahn ini juga jadi gerbang buat pembayaran non tunai lainnya. Sehingga pertahanan, pertumbuhan dan daya saing dapat semua.

Jadi kapan akan mulai dikerjakan ?

Kalau lembaga standar sudah berdiri dan sudah bekerja, kemudian lembaga switching juga sudah berdiri dan sudah mulai bekerja. Nah, lembaga services yang belum berdiri, tetapi sedang masuk pengurusan badan hukum. Lalu , bagaimana operasinya yang harus segera dieksekusi ini? Kami sudah tunjuk pelaksana sementara, yaitu lembaga switching dan bank penerbit kartu. Nanti, ketika lembaga services berdiri, tugas itu dikembalikan ke lembaga services. Kami targetkan sudah akan mulai jalan di masyarakat pertengahan 2018. Dan peertengahan 2018 itu juga kami targetkan seluruh penerbit kartu GPN paling sedikit harus terhubung di dua perusahaan switch.

Mulai tahun ini juga kami ada kampanye nasional logo ke seluruh Indonesia. Kampanye gabungan jadi akan ada kami (Bank Indonesia), penerbit (issuer), dan kementerian terkait. Kapan kartu GPN akan mulai diterbitkan ? Januari 2018. Tetapi sejauh ini apakah lancar semuanya? Atau masih ada kendala yang harus dibereskan? Iya, semuanya lancar, hanya untuk penyesuaian bank dan lembaga switchingnya itu yang agak lama karena setiap bank punya prosedur yang berbeda-beda.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.Swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved