Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memaksa masyarakat segera beradaptasi dengan kondisi dan perilaku baru (new normal). Kini, aktivitas digital menjadi panglima dalam keseharian masyarakat terutama kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring pemberlakuan social distancing, sebagai upaya memutus rantai penularan wabah tersebut.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menegaskan digitalisasi UMKM merupakan sebuah keniscayan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi.

“Digitalisasi UMKM tidak hanya bisa memasarkan produk dan layanan melalui marketplace. Mereka yang sudah ada di marketplace harus bertahan dan memiliki transaksi berkelanjutan. Dari data yang kami terima, kegagalan UMKM di marketplace adalah karena produk dan pelaku belum siap,” ujarnya dalam Urbancity.id Webinar bertajuk “Koperasi dan UMKM Go Digital Di Era New Normal” di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Artinya, sambung Zabadi, selama ini pelaku UKM tidak dapat dihubungi oleh konsumen dengan produk yang belum siap online. Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti dapat memberi peluang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju di tengah pandemi Covid-19. “Sayangnya, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, karena dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13% saja yang terhubung ke ekosistem digital. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan mereka, lanjut Zabadi.

Pakar Digital Marketing, Adreas Agung Bawono, menambahkan, perilaku konsumen yang serba online melalui berbagai fasilitas media sosial dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis. Ketika butuh sesuatu barang, kini setiap orang cukup membuka smart phone, lalu browsing di Google, Instagram, Facebook atau Youtube. Nah, ketika produk dan layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal.

Pada kesempatan sama, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Ryan Kiryanto mengungkapkan, digitalisasi dalam pengembangan UMKM telah dilakukan oleh perseroan melalui aplikasi digital dengan basis big data. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73, BNI semakin memantapkan langkah transformasi menjadi perbankan digital, termasuk diantaranya adalah dalam layanan bagi para pelaku UMKM yang disajikan dalam Program Klaster.

Kisah sukses Program Klaster BNI ini dicatat dalam buku bertajuk “Inovasi Pengembangan UMKM melalui Klaster Binaan Unggulan”. Langkah nyata yang BNI lakukan dalam digitalisasi layanan bagi UMKM dilakukan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi pendukung diantaranya digital loan processing. Layanan tersebut berupa pengembangan aplikasi digital loan untuk memproses kredit secara masif. BNI siap dan optimistis menyambut era kemajuan teknologi dengan melakukan tranformasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi digital.

Guna menyukseskan digitalisasi pengembangan UMKM, BNI bekerja sama dengan startup untuk penyaluran kredit dan pembentukan ekosistem finansial berbasis digital, terutama untuk klaster UMKM pada sektor produksi. Kerja sama yang dilakukan BNI dalam mengembangkan UMKM antara lain dengan PT Aruna. Kerja sama ini berjalan dalam bidang perikanan yaitu digunakan untuk membangun ekosistem finasial konsep Rumah Nelayan Indonesia.

Untuk sektor pertanian, BNI berkolaborasi dengan PT Agri Tekno Karya pemilik Aplikasi Hara. Sinergi ini memungkinkan dilakukannya digitalisasi ekosistem bisnis petani dan pengembangan konsep Rumah Tani Indonesia. Digitalisasi di sektor perikanan dan pertanian tersebut dilakukan karena BNI melihat kebutuhan akan wadah atau ekosistem berbasis digital yang dapat membantu nelayan atau masyarakat pesisir maupun petani sangat tinggi.

Kelompok masyarakat tersebut merupakan segmen yang minim akses perbankan, sehingga memerlukan pendampingan agar mampu meningkatkan produktivitas dan taraf hidupnya. Konsep Rumah Nelayan dan Rumah Tani Indonesia untuk mengembangkan value chain ecosystem base yang berfungsi sebagai penyedia data digital nelayan atau petani dan pusat transaksi untuk memenuhi semua kebutuhan nelayan atau petani.Databased ini sangat diperlukan dalam upaya mengakses permodalan dari bank yang mudah dan murah, penyediaan alat tangkap, pengembangan fungsi off taker, maupun pemasaran. Database yang sama juga dibutuhkan untuk menajamkan pembinaan pada klaster nelayan atau petani. Berbagai kemudahan ini akan turut membantu pemerintah dalam pengelolaan data nelayan dan petani dimasa mendatang.

Pengembangan Digitalisasi yang dilakukan BNI ini juga mendukung pengembangan UMKM melalui program klaster berbasis tekonologi digital. Hal ini mulai membantu dalam percepatan penyaluran kredit ke nelayan dan petani, terutama dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terlihat pada portofolio penyaluran KUR BNI dengan skema klaster pada tahun 2019 yang telah mencapai Rp5,9 triliun yang menyentuh lebih dari 94 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Menurut Ryan, untuk UMKM yang berada di wilayah remote dengan keterbasatan infrastruktur teknologi informasi, tidak perlu khawatir. Sebab, problem itu sudah masuk agenda pemerintah, dalam Program Digitalisasi Ekonomi. Sekarang, program tersebut memang sedikit tertahan akibat pandemi Covid-19 yang masih tinggi, tapi saat sudah mereda pasti akan kembali dipacu.

Namun, semua pihak harus hati-hati karena kita menghadapi turbulensi ekonomi ini terbilang marathon (jangka panjang) hingga vaksin Covid-19 ditemukan. Sektor UMKM harus menjaga ketahanan modal agar tidak tergerus.

www.swa.co.id