Hadapi Kesenjangan Infrastruktur, Ini Tantangan yang Akan Dihadapi

Indonesia berhasil keluar dari turbulensi ekonomi tahun 2015 dengan proyeksi pertumbuhan yang relatif kuat, meskipun tetap menghadapi beberapa tantangan ekonomi ke depannya. Hambatan yang banyak dihadapi antaranta rendahnya harga komoditas sehingga menekan pendapatan pemerintah, perlambatan pertumbuhan di China membebani perdagangan, dan perkiraan kenaikan suku bunga AS. Hambatan ini terbukti menyebabkan tekanan arus modal keluar. Namun dengan kondisi tersebut, prospek pertumbuhan Indonesia relatif tetap tinggi.

150322093107_infrastruktur_jalan

Dilansir dari Economic Commentary QNB pertumbuhan diprediksi bisa tumbuh hingga 5% untuk 2016 serta sentimen internasional tetap positif. Proyeksi kenaikan tren ini merupakan merupakan hasil dari dukungan terhadap program pemerintahan Jokowi yang sering disebut sebagai program investasi infrastruktur, yakni sebuah paket sebesar US$ 480 triliun atau 50% dari PDB.

Paket ini rencanyanya akan dilaksanakan selama empat tahun terhitung tahun 2015 hingga 2019. Fokusnya ada pada infrastruktur energi dan transportasi. Indikasi-indikasi awal sangat meyakinkan. Investasi yang ditandai oleh belanja publik di sektor infrastruktur, telah menambah sekitar dua poin persentase (pps) untuk pertumbuhan PDB riil sekitar 5% baik pada kuartal empat 2015 dan kuartal satu 2016.

Fokus pemerintah untuk mempersempit kesenjangan infrastruktur telah memperoleh justifikasi. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang besar lainnya. Indonesia terlihat menonjol karena memiliki infrastruktur relatif terbelakang. Menurut World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 62 di antara 140 negara dalam hal kualitas infrastruktur, di belakang negara-negara berkembang/EM regional utama seperti Malaysia (24), China (39) dan Thailand (44). Ketersediaan infrastruktur yang sangat kurang di negeri ini adalah akibat dari kurangnya investasi yang kronis. Belanja modal publik rata-rata hanya mencapai 3,5% dari PDB selama tahun 2011-2014, dibandingkan dengan lebih dari 10% di China dan Malaysia dan di atas 5% di Thailand.

Ziad Daoud, Kepala Ekonom Bank QNB, menambahkan, posisi kurangnya investasi di bidang infrastruktur telah memengaruhi konektivitas antara rumah tangga dan tempat kerja di Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan bentuk kepulauan. Indonesia juga mengalami kemacetan yang parah, penundaan dan kurangnya kapasitas di pelabuhan, bandara yang terlalu padat, sistem kereta api yang tidak memadai, kurangnya pasokan listrik dan air serta jaringan data yang lamban. Hal-hal tersebut meningkatkan biaya untuk melakukan bisnis, kesenjaangan ini begitu besar sehingga harga semen sepuluh kali lebih mahal di pulau Papua dibandingkan di Jakarta.

“Ditinjau secara lebih luas, hal ini mengikis daya saing, menghambat investasi dan mengurangi potensi pertumbuhan Indonesia. Menambah dan meningkatkan kualitas infrastruktur dapat menjadi pendorong yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Dalam jangka pendek, akan meningkatkan permintaan domestik dan lapangan pekerjaan, dan dalam jangka panjang, hal itu dapat mendorong pertumbuhan produktivitas ekonomi secara luas,” ujar Ziad.

Laju investasi infrastruktur telah naik dengan cepat, meningkat sebesar 43,6% dalam dolar AS dan naik menjadi 2,5% dari PDB pada tahun 2015. Meski terdapat tanda-tanda awal yang positif, ada beberapa risiko dan tantangan pada pelaksanaan program belanja yang ambisius ini. Ziad menambahkan ada empat tantangan utama yang harus dihadapi ke depannya.

Tantangan pertama, adanya potensi benturan politik. Pada tahun 2015, partai-partai oposisi yang memiliki perwakilan lebih dari 50% anggota parlemen dan telah menghambat kinerja pemerintah di mana mereka hanya mampu mengeluarkan tiga undang-undang. Pemerintahan Jokowi saat ini telah berhasil membangun hubungan yang lebih efektif dan merangkul partai politik pendukung yang cukup untuk membangun koalisi mayoritas di parlemen, sehingga diharapkan mampu mengeluarkan sekitar 40 undang-undang baru pada tahun 2016. Kemampuan untuk mempertahankan dukungan politik ini akan menjadi penting bagi pemerintah untuk mengelola program infrastruktur secara efektif.

Tantangan kedua, bagaimana program infrastruktur akan dibiayai. Harga minyak yang turun telah mengurangi pendapatan pemerintah secara signifikan. Pada tahun 2014, pendapatan dari persentase PDB mencapai 16,5% dibandingkan dengan 14,8% pada tahun 2015 dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memprediksi penurunan lebih lanjut hingga 14% pada tahun 2016. Pemerintah telah mengambil langkah penting untuk mengurangi dampak dari penurunan harga minyak dengan mengurangi subsidi minyak. Namun demikian pendapatan masih rentan terhadap guncangan eksternal seperti pertumbuhan yang lebih lambat dari ekspektasi sebelumnya di China, yang dapat berdampak terhadap pendapatan ekspor Indonesia.

Tantangan ketiga, kebijakan fiskal Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan fiskal lama yang menetapkan bahwa defisit pemerintah tidak boleh melebihi 3% dari PDB dan total utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Pemerintah mencatat defisit sebesar 2,5% pada tahun 2015 dan saat ini IMF memperkirakan defisit sebesar 2,8% pada tahun 2016. Oleh karena itu, pemerintah akan mempunyai ruang yang lebih kecil jika pembiayaan fiskal lebih tinggi akibat dari kenaikan suku bunga AS atau guncangan tak terduga lainnya, sehingga otoritas berwenang akan terpaksa mengurangi berberapa pengeluaran investasi.

Tantangan keempat,kapasitas pelaksanaan. Indonesia telah menetapkan penggunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah menginisiasi Kemitraan Swasta Publik untuk membantu mengelola program investasi infrastruktur. Hal ini memiliki keuntungan seperti pembagian biaya dan peningkatan efisiensi.Namun hal ini juga membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi serta tata kelola pemerintahan yang matang. Buruknya integrasi perencanaan, penganggaran dan koordinasi dapat mengakibatkan pembengkakan biaya, rendahnya produktivitas atau penundaan dan pembatalan proyek secara langsung.

Sebagai kesimpulan, program investasi Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda awal positif untuk sukses. Hal ini juga berpotensi memungkinkan Indonesia mengatasi risiko kerugian akibat dari gejolak keuangan serta melemahnya pertumbuhan eksternal. “Kami tetap optimis terhadap program infrastruktur dan prospek Indonesia, dan oleh karena itu tetap bertahan pada proyeksi kami tahun sebelumnya di mana pertumbuhan PDB riil akan mencapai 5% pada tahun 2016,” ujar Ziad menutup pembicaraan. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)