Fokus pada segmen pasar yang Dibidik merupakan target dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mentransformasi bisnis utama (core business) anggota bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal ini untuk untuk memperjelas model bisnis sekaligus keberpihakan Himbara pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), para profesional, dan korporasi yang menjadi pasar.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI misalnya, diminta menyasar pelaku UMKM. Fokus pembiayaan bagi UMKM untuk mendorong adanya kemandirian usaha yang berada di lapisan menengah atau terbawah.

Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk lebih difokuskan pada pembiayaan korporasi. Dan, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyasar para profesional di Indonesia dan luar negeri.

Langkah transformasi ini diyakini bakal berdampak positif bagi bank-bank BUMN termasuk dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pasalnya bisnis perumahan subsidi yang menjadi fokus utama BTN juga mendapatkan perhatian dari manteri BUMN tersebut.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin menertibkan bisnis Bank BUMN agar kembali pada sektornya masing-masing. Dengan fokus pada sektor masing-masing maka akan memperkuat kinerja bank BUMN tersebut serta menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Misbakhun, sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, Karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan ini. “BTN lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini,” katanya.

Begitu juga dengan BRI, menurut dia, sejarah lahirnya BRI sangat berhubungan erat dengan sektor UMKM. Misbakhun menuturkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan. “Harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi. Supaya yang menjadi keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan,” paparnya.

Misbakhun menambahkan, dalam situasi ekonomi mengalami tekanan karena pandemi sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan.Hal ini justru bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai, penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.

“Kami setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN. Karena bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah,” kata Junaidi.