ICAEW: B20 Rekomendasikan Lima Kebijakan Utama Anti Pencucian Uang di Indonesia

(Kiri - kanan): Deputy Head of Mission & Consul-General The British Embassy Jakarta Matthew Downing, Head of Licensing & Compliance of the Accounting Profession Triyanto, ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan, ICAEW Director China & South-East Asia Elaine Hong, ICAEW Managing Director International Mark Billington BFP FCA, Director of Strategy & International Cooperation PPATK Tuti Wahyuningsih, Chair of the B20 Indonesia Integrity & Compliance Task Forces Haryanto T. Budiman, dan Chair of Indonesia Banking Compliance Director Communication Forum Fransiska Oei

Berkolaborasi dengan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Business 20 (B20) Integrity and Compliance Task Force menyelenggarakan konferensi secara hybrid, Rabu (28/9), membahas penanggulangan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan menyoroti rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh task force B20 untuk mendorong geliat memerangi kejahatan ekonomi ini.

Indonesia’s B20 Integrity and Compliance Task Force, yang memantau isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Terkait tingkat risiko, korupsi dan pencucian uang masih menjadi isu utama dalam diskusi seputar ESG. ICAEW adalah anggota utama dari task force B20 yang berkomitmen penuh untuk fokus terhadap topik ini dengan memperkenalkan rekomendasi kebijakan utama dan mendukung perjalanan Indonesia untuk bergabung ke  dalam Financial Action Task Force (FATF), yang akan menjadi platform tepat untuk mengembangkan sistem keuangan dalam melawan kejahatan ekonomi.

Mark Billington, Managing Director International ICAEW, menyatakan, ICAEW melihat kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022 adalah waktu yang ideal bagi pemerintah untuk mewujudkan tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi, terutama pencucian uang. Negara-negara berada dalam fase pemulihan pasca pandemi, akan menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi baru yang berisiko untuk menimbulkan tindak kejahatan, sehingga penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk bekerja sama melakukan tindakan pencegahan yang kuat terhadap kejahatan ekonomi. 

Sebagai perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan dukungannya dengan terus meningkatkan kualitas pencegahan pencucian uang atau yang terkait dengan pembiayaan ilegal dan juga mendukung upaya sektor keuangan dalam membangun kredibilitas dan integritas pengelolaan perbendaharaan negara. Tahun lalu Kementerian Keuangan dan PPATK telah menandatangani nota kesepahaman pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang juga  menjadi pedoman dalam melaksanakan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK, mencakup pertukaran data dan informasi.

Tuti Wahyuningsih, Direktur Stategi dan Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK),  mengatakan, memberikan rekomendasi yang mampu membangun langkah-langkah tepat dalam menanggulangi serta memerangi pencucian uang dan kejahatan ekonomi merupakan bagian dari gugus tugas B20 yang memiliki kepentingan strategis dalam meningkatkan kewaspadaan dan juga pencegahan guna memerangi risiko pencucian uang/pendanaan terorisme terutama dalam mendorong kerjasama antara lembaga pemerintah dan pelapor dalam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) 

Sementara itu, Haryanto T. Budiman, Chair of the B20 Integrity and Compliance Task Force, menyatakan  ada kebutuhan nyata bagi kami untuk menyesuaikan dan meningkatkan kerangka kerja integritas kami berdasarkan lanskap risiko pencucian uang yang berubah yang disebabkan oleh digitalisasi dan cara kerja baru bersamaan dengan peningkatan tata kelola dan kerja kolaboratif untuk mempromosikan efektivitas langkah-langkah penanggulangan baru. "B20 Integrity and Compliance Task Force menyadari tantangan ini dan menempatkan masalah khusus ini di bawah tindakan kebijakan pertama dari rekomendasi kebijakan ketiga". Sebagai badan akuntansi yang dikenal secara global dengan advokasi anti pencucian uang, ICAEW telah bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum di seluruh dunia sejak awal pendiriannya. Dalam kerja sama tersebut, ICAEW memberikan rekomendasi dan membantu memutuskan tindakan terbaik untuk memerangi kejahatan keuangan. Sejak tahun 2021, ICAEW telah berpartisipasi dalam forum publik-swasta, seperti Economic Crime Strategic Board, Joint Fraud Task Force, AML Supervisors Forum, dan Accountancy AML Supervisors Group (AASG).

Pada B20, ICAEW sepenuhnya mendukung lima rekomendasi utama dari task force B20: (1) mengidentifikasi apa yang harus diperhatikan ketika negara memperbarui penilaian risiko pencucian uang/pendanaan terorisme (ML/TF) nasional, sektoral, dan kelembagaan mereka; (2) menentukan bagaimana bisnis mendapatkan dukungan untuk menerapkan dan mematuhi peraturan ML/TF secara efektif; (3) mempromosikan kolaborasi antara sektor publik dan swasta; (4) mendorong penyebaran informasi publik-swasta dan swasta-swasta, dan (5) mempromosikan pengadopsian solusi teknologi yang inovatif.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)