Praktik tata kelola berkelanjutan (sustainability governance) diharapkan mampu menjamin keberlanjutan bisnis. Regulator, lembaga penggiat GCG, dan korporasi, meyakini praktik tata kelola berkelanjutan yang berbasis pilar GCG ini berdampak positif kepada perusahaan lantaran mengkreasikan nilai tambah terhadap laju bisnis, sosial, dan lingkungan hidup. Investor pun mempertimbangkan praktik tata kelola berkelanjutan yang diterapkan perusahaan itu untuk memutuskan berinvestasi. Demikian rangkuman pada seminar virtual yang digelar Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Jakarta pada Kamis pekan ini.

IICD mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam menjalankan bisnisnya dan berdampak positif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup. Hal itu dapat diterapkan korporasi atau lembaga publik dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di setiap aspek operasional, menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran etika bisnis, kejelasan lingkup pelaporan internal, kejelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap komponen perusahaan. “Tata kelola keberlanjutan yang transparan dan mencapai kinerja yang terukur penting diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu untuk menerapkan strategi keberlanjutan. Membangun tata kelola berkelanjutan merupakan tugas kita bersama,” kata Chairman Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Sigit Pramono pada seminar virtual di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Impelementasi tata kelola berkelanjutan sangat strategis. Dewan direksi bersama komisaris perusahaan perlu merumuskan target kinerja bisnis dan merealisasikan program-program keberlanjutan berdasarkan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk meminimalisasi dan mengelola risiko keberlanjutan.

Sigit menjelaskan ESG menegaskan pentingnya aspek keberlanjutan pada segala aktivitas bisnis perusahaan. Pentingnya isu-isu ESG dapat digunakan sebagai kriteria dalam mengevaluasi perusahaan. Para investor domestik dan global menggunakan kriteria ESG untuk menghindari investasi berisiko. Sehingga, integrasi ESG dalam operasional dan praktik bisnis adalah jalan yang harus ditempuh.

Pada kesempatan ini, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Mardiasmo, menjelaskan perusahaan-perusahaan publik maupun emiten (perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia) diharuskan menerapkan menekankan GCG sebagai suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental untuk meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan, beberapa survei internasional juga menunjukkan bahwa para investor institusi lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki CG yang baik dan memandang CG sebagai salah satu kriteria kualitatif penentu, yang sama pentingnya dengan kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.

Untuk memitigasi risiko, regulator menerbitkan beberapa aturan mengenai serta inisiatif GCG dari beberapa lembaga nirlaba. Perusahaan tercatat atau emiten diharapkan dapat mengelola perusahaannya secara lebih akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan jaminan rasa aman dan dapat menumbuhkan kepercayaan dari para investor maupun calon investor untuk menempatkan dananya pada perusahaan terbuka.

Investasi Berbasis ESG

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Saptono Adi Junarso, mengatakan bisnis saat ini menghadapi berbagai risiko yang sifatnya non financial yang berdampak signifikan terhadap performa keuangan. Risiko tersebut di antaranya risiko sosial, governansi, dan lingkungan.“ESG merupakan standar yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan yang marak digunakan perusahaan di berbagai negara,” ujar Saptono.

Tren investasi ESG di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada 2016, BEI mencatat hanya ada 1 produk ESG di pasar modal. Namun demikian, pada 2021 telah ada 15 produk di pasar modal. “Reksadana maupun ITF berbasis ESG tetap mendapat tempat di investor pasar modal di Indonesia,” kata Saptono. BEI melakukan berbagai upaya untuk penerapan ESG dengan menyediakan infrastruktur baik pasar dan produk, membangun engagement kepada pemangku kepentingan terkait keuangan keberlanjutan, menerapkan GCG di praktek internal, mengedukasi pemangku kepentingan secara rutin dengan menggandeng asosiasi, serta membuka akses informasi baik melalui website dan microsite.

Saptono mengatakan BEI juga melakukan sejumlah inisiatif, diantaranya memberikan insentif dan kerjasama terkait penerbitan greenbonds. “BEI senantiasa memonitor laporan perusahaan, terkait tata kelola berkelanjutan melalui sistem kami, laporan perusahaan akan dipublikasikan dan dapat diakses para investor,” ucap Saptono.

Daur Ulang Kartu

Dari sektor usaha, Wakil Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, Armand Wahyudi Hartono, menegaskan BCA stelah menerapkan sustainable governance dalam menjalankan usahanya. BCA menginisiatif melakukan daur ulang kertas saat proses perbankan belum ada layanan digital. Bahkan, limbah kartu debit maupun kredit para nasabah diolah menjadi paving block yang kemudian digunakan di sejumlah kantor cabang BCA. Tentu saja, Armand melanjutkan, proses daur ulang tersebut tetap memperhatikan keamanan data dan privasi nasabah melalui proses penyegelan limbah kartu.

Ia menjelaskan, penggunaan energi di bank sangat tinggi. Sejak tahun 1990, BCA mendorong layanan perbankan ke arah elektronik. Saat ini, 99,6 % proses perbankan di BCA telah memanfaatkan layanan digital. Oleh karena itu, BCA sekarang ini fokus dalam memanfaatkan energi secara efisien. Pasalnya, data center BCA membutuhkan air conditioner yang harus selalu aktif. Selain itu, setiap kantor cabang BCA juga dilengkapi air conditioner untuk kenyamanan nasabah. Dalam upaya mendukung Tata Kelola Berkelanjutan, suhu udara di setiap kantor cabang diatur rata-rata 24 derajat celcius.

Pemanfaatan solar panel untuk pasokan listrik juga telah dilakukan untuk sejumlah kantor cabang dan desa binaan BCA. Bahkan, BCA menyediakan charging station untuk kendaraan listrik di salah satu kantornya.Lebih lanjut, Armand memaparkan bahwa BCA mulai mendorong pekerja work home anywhere yang diperkirakan dapat diterapkan dalam beberapa tahun. Namun, dengan adanya pandemi semua bisa terlaksana hanya dalam 3 bulan.

Aspek sosial seperti pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sejumlah desa binaan juga menjadi perhatian BCA. Pelaku UMKM binaan pun diedukasi untuk memanfaatkan teknologi digital.“Kami memastikan semua praktek-praktek Tata Kelola Keberlanjutan menjadi budaya di BCA,” ujar Armand.

Swa.co.id