INDEF: Utang Negara Belum Tingkatkan Produktivitas

Konferensi pers INDEF "Menggugat Produktivitas Utang" di Kantor INDEF, Jakarta, (21/3). (foto: Jeihan Kahfi/SWA)

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, berpendapat utang negara yang meningkat pesat selama tiga tahun terakhir, tapi belum mampu mengakselerasi produktivitas dan daya saing nasional, bahkan mengarah kepada kontraproduktif.

INDEF mencatat total utang negara Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun yang terdiri dari utang pemerintah dan swasta. Kementerian Keuangan dalam APBN 2018, menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp 4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing Surat Berharga Negara (SBN) posisi September 2017 sudah mencapai Rp 3.128 triliun, terdiri SBN denominasi Rupiah Rp 2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp 849 triliun.

Sementara posisi utang luar negeri pemerintah 2017 telah mencapai US$ 177 miliar (sekitar Rp 2.389 triliun). Utang luar negeri swasta tahun 2017 sebesar US$ 172 miliar (sekitar Rp 2.322 triliun), besar kemungkinan belum termasuk semua utang BUMN.

Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi. Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165,13 triliun tahun 2015 menjadi Rp 3.466,96 triliun tahun 2017. Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp 4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai 4.772 triliun.

“Peningkatan utang tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, sehingga output perekonomian relatif stagnan,” ujar Enny saat konferensi pers bertajuk 'Menggugat Produktivitas Utang' di Kantor INDEF, Jakarta, (21/3/2018).

Pada kesempatan yang sama, peneliti INDEF M. Rizal Taufikurahman, mengatakan, kebijakan infrastruktur belum memiliki dampak positif terhadap sektor yang langsung berhubungan dengan kebijakan seperti sektor transportasi. “Tampaknya produktivitasnya sektor angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, dan jasa angkutan malah bergeming, bahkan cenderung menurun. Kemungkinan sektor-sektor ini baru akan bergairah dalam jangka panjang,” kata Rizal.

Sementara sektor yang tidak langsung berhubungan dengan pembangunan infrastruktur justru mengalami pertumbuhan. Sektor yang relatif terdampak positif adalah industri makanan dan minuman, rokok, tambang, semen, barang logam, properti, sosial masyarakat. “Namun sektor pertanian cenderung tidak terdampak. Multiplier effect dari pembangunan infrastruktur terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi ternyata belum terlihat secara signifikan,” tambah Rizal.

Belum meningkatnya produktivitas sektoral terkonfirmasi oleh data pertumbuhan sektorial yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2017. Pertumbuhan sektor yang padat tenaga kerja seperti sektor industri, pertanian dan perdagangan justru tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga sektor yang menguasai 68 persen tenaga kera nasional hanya tumbuh di bawah 5 persen.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)