Indonesia Ajak Dunia Pulih Bersama Saat Presidensi G20 Tahun 2022

Indonesia akan memegang Presidensi Group of 20 (G20) pada tahun 2022. Serah terima dari Italia kepada Indonesia akan dilakukan  di Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) atau G20 Leaders’ Summit di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021. Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20, sejak  dibentuknya G20 tahun 1999. Selama masa Presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20.

"Presidensi G20 Indonesia secara resmi akan dimulai dari 1 Desember 2021 sampai  dengan 30 November 2022 dengan tema utama adalah ‘Recover Together, Recover  Stronger’ yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama," kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto saat press briefing virtual bertajuk "Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022" di Jakarta (14/9/2021).

Setidaknya  ada tiga manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia kala ditunjuk  memegang Presidensi G20 dari aspek ekonomi, yakni terbukanya peluang  peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun, penambahan PDB  yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun, dan terdapat pelibatan  tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang.  “Ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan  pemulihan ekonomi yang mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan,”  tutur Menko Perekonomian.

Untuk mencapai tujuannya, Forum G20 melakukan pertemuan berjenjang dalam dua  jalur, yaitu Finance Track (Jalur Keuangan) dan Sherpa Track (Jalur Sherpa). Jalur Keuangan yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral,  akan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter dan keuangan. Pembahasan  Jalur Keuangan dilakukan dari tingkat Kelompok Kerja (Working Group), hingga  tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Sementara, Jalur Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator  Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, akan berfokus pada pembahasan area  kerja sama non-keuangan. Diantaranya, pembangunan, pendidikan, kesehatan,  ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi  digital, anti korupsi, perdagangan-investasi-industri, pariwisata dan pemberdayaan  perempuan,

Pada Jalur Sherpa terdapat 11 Kelompok Kerja (Working Group) dan 1 kelompok  inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan  non-pemerintah atau Engagement Group.  “Inklusivitas adalah kata kunci Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya  akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan  negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar  negeri Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada saat yang sama.

Berkaca ketika Indonesia menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB beberapa waktu  yang lalu, Indonesia dikatakan Menlu Retno telah kerap kali menjembatani berbagai  kepentingan negara berkembang ke forum internasional. Hal ini akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia ketika secara  resmi ditunjuk untuk memegang Presidensi G20.

“Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia  Afrika dan Amerika Latin termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan  Karibia. Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan perempuan,  pemuda, akademisi, dunia usaha dan parlemen,” kata Menlu Retno.

Indonesia siap petik manfaat Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi mendukung pemulihan  ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang  menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga  internasional. Kehadiran para delegasi berpotensi memberi manfaat bagi  perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa; perhotelan,

transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung  melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.

“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu  global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas  ekonomi dan keuangan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.  G20 dikatakan Menkeu merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain  karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang, secara  keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Menkeu memaparkan, “Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam  menangani tantangan global antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan  internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan  internasional dan penguatan Global Partnership.” Lebih lanjut, melalui tema Pulih Bersama, kata Menkeu, negara-negara akan  membahas bagaimana strategi dan cara untuk dunia keluar dari pandemi.

Saat yang sama pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan  ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan  mengangkat sejumlah agenda prioritas di Jalur Keuangan.  Pertama, adalah bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek  limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju.

Kedua, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi  melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan  ekonomi jangka panjang.  Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital  yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency). Keempat bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran  lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman.

Kelima, bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat  mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance),  termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.  Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan  digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, bagaimana mengembangkan sistem  perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era  digital.

Panitia Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun  2021 tentang Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia,  telah melakukan persiapan logistik dan infrastruktur untuk bersiap menerima tamu  dunia dan memastikan kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G20 selama  setahun mendatang.  “Kami mempersiapkan dukungan komunikasi dan teknologi termasuk diantaranya  mengoordinasikan kegiatan bidang komunikasi dan media. Serta mengelola dan  melaksanakan pelayanan informasi media dan jurnalis,” kata Menteri Komunikasi  dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang selalu sukses menggelar  berbagai kegiatan konferensi skala internasional maupun kegiatan lainnya. Oleh  karena itu, dalam rangka melanjutkan citra Indonesia di mata dunia tetap seperti hal  di atas, maka TNI dan Polri akan mengamankan penyelenggaraan kegiatan ini  dengan optimal.

“Kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan presidensi G20 serta sudah  bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk  apapun,” kata Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud  MD, menambahkan.

Semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan di atas, lanjut Mahfud,  dipastikan aman dari ancaman penyebaran wabah global COVID-19. Pemerintah  saat ini telah menyiapkan sistem aplikasi yang dipergunakan dalam mengantisipasi  penyebaran wabah tersebut ketika penyelenggaraan G20 berlangsung di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.  “Menyiapkan sistem aplikasi untuk track and trace dalam upaya untuk mengontrol  penyebaran COVID-19,” katanya.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)