Kadin: Hentikan Polemik Bisnis PCR

Carmelita Hartoto, Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi. (Foto: dok Kadin).

Dari diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kesehatan dengan tema “Mafia vs Pelaku Usaha Profesional di Tengah Kebijakan Polemik PCR”, mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menghentikan berbagai polemik terkait bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Polemik berkepanjangan yang dipicu mahalnya harga tes PCR sangat meresahkan pengusaha dan masyarakat, karena diduga ada pihak tidak bertanggung jawab, yang sengaja bermain di tengah pusaran bisnis tes PCR.

Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto, mengajak semua pihak bersikap terbuka dan menggunakan data konkret untuk mengkaji keberlangsungan bisnis tes PCR sehingga masyarakat tidak terjebak dalam polemik PCR.

Ia menambahkan, disaat pengusaha secara bahu-membahu bersama pemerintah mengatasi pandemi, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi. “Kita masih di tengah pandemi. Peperangan ini belum usai. Yes we won the last battle, but we still in the war. Jangan sampai polemik ini mengendurkan kewaspadaan kita, sehingga jika ada battle baru kita menjadi lengah dan kalah. Kita harus terus waspada,” katanya.

Diakui Carmelita, pemeriksaan PCR adalah salah satu instrumen dalam penanganan pandemi Covid-19, meskipun harganya mahal dan sebagian besar peralatan yang digunakan diimpor.

Pada sekitar April 2020, lanjutnya, uji specimen di Indonesia hanya sekitar 7.000-an per hari, dibandingkan Malaysia yang mencapai puluhan ribu per hari dan Korea Selatan berkisar ratusan ribu specimen per hari. “Kita kedodoran waktu itu. Tentu, kondisi ini membutuhkan kerja bersama, dan pemerintah mulai mendorong tes di laboratorium swasta. Pada bulan Juni 2020, akhirnya 147 rujukan seluruh Indonesia sudah bisa melakukan uji specimen dan kita bisa melakukan hingga 15.000 test per hari,” tutur Carmelita.

Diakui Carmelita, kerja sama pemerintah dan industri kesehatan akhirnya membuahkan hasil, dimana pada pertengahan tahun 2020, PT Bio Farma (Persero) berhasil memproduksi alat tes PCR. Bahkan, secara bersamaan banyak lokasi tes PCR dan antigen juga dibuka di berbagai daerah. “Saya melihat pemerintah, pelaku usaha baik swasta maupun BUMN bergerak cepat dan bersama-sama mengatasi pandemi dan meningkatkan kapasitas pengetesan tanpa menurunkan kualitasnya,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan, semua pihak untuk bersikap dewasa dengan membuka data secara apa adanya sehingga penurunan harga tes PCR tidak menyulitkan pelaku usaha. Dikatakan, penurunan harga tes PCR sama seperti kebijakan Presiden Joko Widodo saat menerapkan BBM satu harga di Papua sehingga harganya sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

“Karena tes PCR adalah golden standard dalam penanganan Covid-19, pemerintah juga mulai memikirkan untuk mendistribusikan dengan adil tes PCR ke seluruh tanah air dan memberikan subsidi untuk daerah-daerah yang berpotensi kenaikan kasus positif cukup tinggi,” kata Emanuel.

Pembicara lainnya dalam diskusi yang dilakukan secara darling adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kesehatan Charles Honoris, Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia (PDS Patklin) Prof Dr Aryati, dr MS, Sp. PK, dr Dyah Anggraeni, M.Kes.Sp.PK (Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia), dan dr Randy H. Teguh, MM (Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia & Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kadin Indonesia).

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)