Trends

Kata Wapres Soal Anggaran Kemiskinan Habis Buat Rapat dan Studi Banding

Wapres Ma’ruf Amin

Beberapa waktu lalu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Terkait pernyataan ini, Wapres Ma’ruf Amin memberikan tanggapan dan penjelasannya.

Ma’ruf Amin menekankan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran. “Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya untuk biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Wapres, Sabtu (04/02/2023).

Menurut Wapres, pemerintah selalu menjaga agar penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan tidak terlalu besar untuk rapat dan perjalanan dinas. “Tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar, kemudian konvergensi anggarannya,” ucap mantan Ketua Umum MUI ini.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Satu untuk perlindungan sosial supaya mereka (warga miskin) bisa kita tahan supaya jangan sampai turun lebih jauh (sangat miskin), supaya mereka bisa survive. Kedua, anggaran untuk pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua anggaran itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi program, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga. “Anggaran ini jangan sampai masing-masing kementerian/lembaga menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” ucapnya.

Terlebih, tutur Wapres, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien. “Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai hal tersebut sulit dicapai apabila tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak diubah.

Menanggapi hal tersebut, Ma’ruf Amin mengatakan kepada awak media bahwa dirinya optimis pemerintah akan mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024. “Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa,” kata Wapres di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Lebih lanjut, Wapres menerangkan bahwa target penurunan kemiskinan yang ada saat ini adalah target yang ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 yang melanda hampir tiga tahun terakhir telah memperberat upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.

“Kita masih berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah-langkah lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah. Selanjutnya membuat sasaran-sasaran prioritas di mana kemiskinan itu tinggi,” ujarnya. Saat ini terdapat 12 provinsi yang telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved