KCN Berhasil Atasi Dugaan Kolaborasi Pihak yang Ingin Pailitkan Perusahaan

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi (tengah berkemeja batik)

PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk sementara merasa lega karena telah berhasil mengatasi dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mempailitkan perusahaan. Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi di Jakarta (13/5/2020).

Dia menjelaskan mengenai apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum KBN adanya dugaan penggelembungan tagihan. “Kemarin Senin (11/5/2020) dalam rapat PKPU dijelaskan oleh pihak pengurus bahwa tagihan KBN sampai pada batas akhir yaitu 17 April 2020 sebesar Rp114 miliar. Tiga hari kemudian, pada 20 April masuk lagi tagihan baru sebesar Rp 1,5 triliun. Jadi, total tagihan KBN sekitar Rp1,6 triliun, "ungkapnya.

Jadi pertanyaanya, apakah hal ini juga termasuk penggelembungan? “Menurut saya ini sesuatu hal yang serius, karena saya dilaporkan oleh pihak KBN kepada yang berwajib,"tegas Widodo.

Widodo selaku pimpinan KCN dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Hakim Pengawas, Makmur SH.,MH serta pengurus Arief Patramijaya dan tim. "Kami juga menyampaikan terima kasih kepada media yang berperan besar dalam edukasi kepastian hukum bagi dunia investasi, khususnya proyek strategis nasional non APBN/APBD bidang tol laut”, tuturnya

Pihak KCN mengapresiasi sikap Hakim Pengawas serta tim pengurus yang tegas dan lugas merumuskan apa yang diputuskan dalam rapat kreditur PKPU hari ini. "Yang perlu saya sampaikan di sini, berkaca pada sidang PKPU maka sidang pembacaan keputusan PKPU oleh majelis hakim besok Kamis (14/5/2020) semoga membawa kebaikan bagi dunia investasi," ujar dia. Karena dari hasil voting hari ini, KCN sudah berhasil mengatasi pihak-pihak yang memang berusaha dengan dugaan kolaborasi mempailitkan perusahaan.

Karena, kata Widodo, KCN tidak layak untuk di PKPU. KCN tidak pernah wanprestasi. "Namun kalau kita cermati pernyataan dan laporan ke Polda Metro Jaya oleh pihak KBN dengan alasan bahwa pihak KCN menggelembungkan aset, berarti perlu dipertanyakan kepada pihak KBN, apakah KBN sebagai pemegang saham memang menginginkan perusahaanya pailit. Ini saya rasa perlu dipertanyakan. Kita semua mengetahui pemerintah saat ini sibuk menghadapi pandemi Covid-19. Lalu bagaimana RAPBN/APBN kita begitu banyak yang tergerus. Dan diminta oleh Presiden Joko Widodo bahwa pihak swasta untuk ikut berperan aktif membangun negeri, "ungkapnya.

Widodo juga menjelaskan mengenai kenapa adanya gugatan ini. “Kami buktikan keseriusan dengan membawa uang tunai ke hapadan yang mulia hakim pengawas dan tim pengurus untuk membayar tagihan para kreditur. Hal itu kami lakukan menghormati keputusan sidang PKPU yang terdahulu bahwa sesi PKPU diterima walaupun kami secara tegas menolak dikatan wanprestasi ”, jelas dia.

Supaya publik ketahui, papar Widodo uang tunai yang kami bawa dan sediakan untuk pembayaran kreditur tidak sama sekali merugikan pihak pemegang saham KBN karena ini murni dari pemegang saham utama yaitu PT Karya Tehnik Utama.

KCN berencana menempuh jalur hukum terkait laporan KBN ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Agus Trianto KCN akan melakukan upaya hukum balik apabila tuduhan-tuduhan KBN terhadap KCN tidak terbukti. “Untuk kita ketahui bahwa proses PKPU ini bukan serta merta dilakukan tanpa melalui prosedur hukum. Jadi tidak mungkin suatu proses tagihan dapat diterima tanpa memiliki faktor pendukung yang jelas”, ujar Agus. Oleh karena itu, statement dari tim kuasa hukum pemohon tadi di dalam ruang sidang PKPU yang mengaitkan proses PKPU dengan pelaporan KBN terhadap KCN kepada pihak yang berwajib, dia anggap sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum PKPU yang ada. Kenapa? Karena proses PKPU ini telah melewati jalan yang panjang, ada proses pengajuan tagihan, diserati dasar-dasar pendukung yang jelas. Sehingga pengurus pun secara kredibel dan cermat harus melihat apakah tagihan-tagihan memang benar real.

Kemudian ada tahap proses verifikasi, kalau tidak ada faktor dasar pendukung tidak akan mungkin diterima. Salah satu contoh tagihan yang diajukan oleh pihak KBN jelas bahwa tidak ada dasar hukumnya, baik itu tagihan deviden dan tagihan potensi utang.

Untuk diketahui bahwa sidang PKPU yang berakhir dengan voting yang memenagkan KCN yaitu menyetujui pembayaran tagihan kreditur yaitu hanya pembayaran pokoknya saja sedangkan bunga dan denda tidak diterima.Di akhir persidangan, hakim pengawas menjelaskan bahwa dengan berakhirnya agenda voting maka tinggal menunggu laporan dari pengurus untuk disampaikan kepada Majelis pada agenda sidang pembacaan putusan, 14 Mei 2020.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)