Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke berbagai negara di dunia.

Hingga dewasa ini peran UMKM dalam kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 tidak terbantahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instasi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri. Demikian bennag merah yang mengemuka dalam Forwada – Mikro Forum Virtual Discussion Series 2022 bertema ‘Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi?’ (24/2/2022).

Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK) dan Wakil Satgas Syariah dan UMKM,Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional.

Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor. Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building.

“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerja sama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti startup unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya.

Greatman menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan Presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai US$ 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para pelaku UMKM termasuk milenial.

Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.

“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.

Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor. DIa menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan focus BNI saat ini.

Yessy menuturkan, ada 3 Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI. Pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk go ekspor. Kedua, BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital. Ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital. “Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy.

Yessy mengungkapkan, guna membantu UMKM go global, BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Melalui Xpora, BNI ingin KCLN dan diaspora Indonesia untuk membantu ekspor UMKM. “Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan enabler ekspor,” tutur Yessy.

Hinga saat ini Xpora Physical Hub tersedia di 7 kota antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Denpasar, Makasar dan Medan. Selain itu BNI juga telah menyiapkan Skema Reguler Pembiayaan kepada UMKM, diantaranya, pendanaan UMK, Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI Wirausaha (BWU), dan Kredit Usaha Kecil dan Mengah.

Senada dengan Greatman, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. Yessi menyebut, UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragan kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari instritusi.

“Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya,” katanya. Menurutnya, kita memiliki banyak strategi, ekspor itu lebih mudah untuk meningkatkan UMKM jadi naik kelas. Tapi UMKM itu sendiri harus punya eagerness dalam mengembangkan dirinya.

Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.

Untuk mengejar keketinggalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024. “Saat ini 99% UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9% UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14% UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Dengan berlanja konsumen sebebsar US$184 miliar tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai pasar konsumen halal terbesar dunia. State global Islamic Economic Indicator 2021/2022 menyebutkan, teradapat US$ 8 miliar ekspor produk halal oleh Indonesia, sementara impor produk halal oleh RI mencapai US$10 miliar. Selain itu terdapat investasi sebesar US$5 miliar dalam sektor halal Indonesia. Ini menunjukan Indonesia adalah pasar yang sangat besar.

Sementara Managing Director Export Hub Amalia Prabowo menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor. Dia membandingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.

Amelia menambahkan, data dari Alibaba dan Amazon menyebutkan, bahwa ecommerce B2B mengalami kenaikan mencapai 6 kali lipat dibandingkan dengan B2C. Pihaknya di Expor Hub, berupaya mendorong UMKM untuk B2B. “Namun untuk masuk B2B buat UMKM Indonesia tidak mudah, karena ciri khas UMKM Indonesia adalah bergerak sendiri-sendiri,”ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada Q2-2021 dan Q3-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.

“Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di Q3-2021, membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di Q4, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang mejadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ditargetkan meningkat menjadi 5,2%,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan, tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp 83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp 451,64 triliun dimana Rp 174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. “Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 20o ribu dan akhir tahun 2 juta produk,” ujarnya.

Swa.co.id