Komitmen Kuat PLN Menanamkan Budaya K3 di Lingkungannya

Insiden K3 (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan) yang massif, dapat membuat organisasi perusahaan bangkrut lantaran menjual asetnya untuk membayar ganti rugi yang ditetapkan pengadilan. Skenario terburuk itu bukan isapan jempol semata, namun sangat mungkin terjadi jika aspek K3 tidak menjadi prioritas utama perhatian perusahaan.

Atas dasar itu, PLN melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan K3LL atau yang biasa disingkat K3. “Kami menyadari vitalnya aspek K3, karena bagi kami karyawan dan dukungan masyarakat sekitar area operasional khususnya, ini adalah aset terpenting perusahaan. Jadi kami selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan K3 agar aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lindung lingkungan terus terjaga,” papar Antonius RT Artono, EVP Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan PLN.

Menurutnya, penyebab dari kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh dua aspek, yakni unsafe action dan unsafe condition. Penyebab pertama umumnya karena pengabaian terhadap peralatan dan prosedur keselamatan dalam bekerja. Misalnya, pekerja lalai dalam memakai berbagai alat perlindungan diri (APD), seperti helm, rompi, sepatu bot, sarung tangan, dan sebagainya. Sementara aspek kedua karena lingkungan kerja yang tidak aman seperti jalan licin, jalan berlubang, ataupun infrastruktur kerja yang kurang lengkap.

Kecelakaan kerja itu sendiri biasanya merupakan buah dari pengabaian terhadap puluhan kali insiden near miss, atau hampir celaka. “Sebenarnya kita harus aware kejadian-kejadian penyebabnya kalau ada hampir celaka. Karena dari data statistik, yang bersumber dari Rasio Insiden Model, dalam Teori Heinrich’s, Departemen Tenaga Kerja dan Industri - Pennsylvania, dinyatakan, dalam satu kali kecelakaan kerja itu, sebetulnya sebelumnya diawali dari 30 kali jenis kecelakaan yang injury, yang mengkibatkan korban meninggal atau berakibat fatal menjadi satu kecelakaan. Ini apabila dilihat dari statistik, rata-rata seluruh dunia seperti itu.

“Satu orang meninggal itu, diawali dari 29 kali kejadian injury minor. Sedangkan sejumlah investigasi memperlihatkan, terjadinya 29 kali injury minor tersebut, sebenarnya diakibatkan (didahului) juga oleh 300 kali kecelakaan yang near miss,” jelas Antonius. Belajar dari pengalaman itu, PLN membentuk Road Map K3 dengan target Zero Accident di tahun 2023. Salah satu langkah dalam Road Map 2023 adalah membentuk organisasi K3 di unit-unit induk PLN pada tahun 2013. A

Demi memperkuat pengawasan K3 lantas dibentuklah Budaya K3 di tubuh PLN. Antonius menjelaskan, terdapat jalinan hubungan antara budaya perusahaan dengan budaya K3. Budaya korporat sendiri merupakan elemen strategik, yang bersifat besar dan menyeluruh. Sementara budaya K3 adalah subkultur dari budaya korporat yang spesifik mencakup urusan keselamatan kerja. “Karena itu kami membangun budaya K3 di PLN dengan tiga values, yakni Peduli, Taat, Tanggap. Untuk melaksanakannya, saya mengumpulkan seluruh stakeholders K3 dari seluruh Indonesia di kantor pusat PLN ini,” jelasnya.

Adapun indikator keberhasilan dari budaya K3 itu terdiri atas lagging indicator dari empat aspek, yakni Loss of Life, Loss of Production, Loss of Productivity, dan Loss of Asset. Keempat indikator itu lantas dibuat indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI). Dengan demikian pengelolaan K3 di PLN terus dilakukan dengan cara bersinergi antar unit, mengukur pencapaian KPI lagging indicators, dan memperkuat budaya K3 di lingkungan PLN dan juga kontraktornya.

Tak ketinggalan PLN terus membangun kesadaran untuk saling mengingatkan dan fokus pencegahan terhadap K3 dalam menemukan dan menyelesaikan perihal unsafe condition dan unsafe action, istilahnyai lindung lingkungan.

Menerapkan berbagai upaya tersebut memang tak mudah. Terlebih PLN merupakan ‘kapal induk’ dengan jenis dan area operasi yang sangat luas, baik dari aspek jenis bisnis, area pembangkitan transmisi, distribusi dan sebagainya. Meski demikian Anton yakin dengan upaya bersama dan keinginan untuk menjadikan organisasi yang lebih baik, maka terwujudnya zero accident di PLN pada tahun 2023 akan dapat tercapai.

Sementara itu, Raswari, Chairman Persatuan Insinyur Profesional Indonesia, sekaligus Deputy Chairman Oil Gas dan Energy KADIN Indonesia, menjelaskan, dalam sebuah perusahaan energi seperti PLN, kondisinya sarat akan risiko kebakaran dan kerusakaan aset yang dapat berujung pada kecelakaan kerja yang menyebabkan kehilangan nyawa. Dia menilai, industri seperti PLN harus memperbanyak signage peringatan kewaspadaan maupun tanda bahaya di area operasional PLN yang berisiko tinggi.

Tak ketinggalan pengawasan pun harus disertai sanksi yang tegas agar timbul efek patuh dan jera. Dia menyarankan untuk penerapaan K3 yang holistik di PLN. Antara lain pemasangan CCTV di berbagai sudut organisasi dan lapangan agar pengawasan dapat berlangsung ketat dan luas. Selain itu PLN juga bisa membuat film singkat tentang SOP yang harus dipatuhi orang-orang yang akan masuk fasilitas produksinya. Film itu akan diperlihatkan kepada setiap pengunjung baru fasilitas produksi. Juga, pengawasan di unit terkecil perusahaan di berbagai pelosok negeri juga harus disamakan skalanya dengan di unit induk yang besar. Hal ini lantaran kecelakaan kerap terjadi di fasilitas operasional yang terpencil. Berbagai upaya penerapakan K3 juga harus diterapkan untuk kontraktor PLN agar sama pelaksanaannya.

Terakhir Raswari menyarankan agar PLN mewajibkan profesionalnya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Mengikuti sertifikasi kompetensi bisa dilakukan di PIPI atau lembaga profesi lainnya yang berwenang. “Selain itu sekarang era sertifikat kompetensi jadi agar pekerja PLN terukur semua senior engineer dan senior skill harus dibuatkan sertifikat melalui asosiasi profesi sehingga mereka betul betul profesional di setiap bidangnya. Dengan begitu dia bisa meminimalisir risiko karena betul-betul ahli dan ter-record pekerjaannya secara profesional,” jelasnya.

Untuk urusan sertifikasi profesi ini dipaparkan Raswari Indonesia memang cukup tertinggal. Di Negara ASEAN lainnya sudah lebih dari 65% profesional yang memegang sertifikasi profesi. Sementara di Indonesia baru 2% profesional di perusahaan Indonesia yang memiliki sertifikasi kompetensi. “

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)