Naiknya angka indeks pertumbuhan ekonomi Indonesia berbanding lurus dengan optimisme laju ekonomi 2015. Hal ini tentunya bukan tanpa adanya dasar. Apindo menyatakan berbagai hal baik dalam ranah pemerintah maupun internasional, yang akan memengaruhi optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 mendatang. Faktor faktor berikut telah menunjukkan kontribusi secara positif yang terlihat dari realisasi investasi naik menjadi 16.6%.

Selain itu, peningkatan daya serap tenaga kerja sebanyak 10,44%. Angka ini ditunjukkan dari Januari hingga September 2015. Dengan adanya faktor yang disebutkan di bawah ini, minat Investasi tahun 2016 diprediksi akan naik hingga 16% dengan target realisasi mencapai Rp 594,8 triliun.

“Tahun 2016 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian pemerintah. Jadi memang perlu penyesuaian terlebih dahulu. Tahun ini merupakan tahun pembuktian kinerja pemerintah, dimana pemerintah saat ini memang memberikan sinyal positif bagi pengusaha,” ujar Hariyadi, Ketua Apindo.

Berikut poin poinnya:

1.Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk percepat pelayanan perizinan usaha.

Birokrasi kadang menjadi penghalang bagi investor untuk masuk ke dalam daerah. Akibatnya, hal ini juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah dan ujung ujungnya berdampak pada kondisi ekonomi nasional. Pada awal kepemimpinan Jokowi-JK di akhir 2014 silam, Di bawah instruksi langsung presiden, kementerian teknis telah melimpahkan kewenangan pemberian perjanjian-perjanjianusaha utama ke BKPM. Upaya tersebut telah berhasil miningkatkan peringkat indonesia dalam survei yang di rilis word bank group. Reformasi pelayanan investasi terus ditingkatkan dengan kemudahan ijin investasi dan konstruksi kawasan industri, dan kemudahan status perusahaan dikawasan berikat. Realisasi investasi dan kontuksi di kawasan industri berorientasi ekspor, padat karya yang juga berorientasi ekspor, subtitusi impor, hilirisasi,pertanian, maritim, dan pariwisata terus ditingkatkan oleh BKPM.

2. Paket kebijakan ekonomi Jilid I sampai dengan jilid VII

Paket kebijakan ekonomi yang mencakup deregulasi ratusan kebijakan pemerintah di berbagai sektor industri maupun lintas sektor juga menjadi faktor optimisme mengenai tumbuhnya ekonomi Indonesia kedepan. Dengan mengakomodir usulan usulan matrik kebijakan dari berbagai sektor usaha, deregulasi di berbagai sektor industri maupun lintas sektor seperti pertanahan, perizinan usaha, insentif, perpajakan pengupahan- sebagai kelanjutan dari reformasi stukural pemangkasan subidi bbm menunjukan keseriusan pemerintah untuk perbaikan perekonomian. Paket kebijakan pemerintah ini dinilai menyentuh pemulihan sektor riil domestik. Tantangannya adalah implemitasi kebijakan tersebut. Sepenuhnya disadari oleh dunia usaha bahwa kebijakan tidak serta merta menjamin pelaksanaan yang baik. Tahun 2016 merupakan tahun pembuktian rencana- rencana besar pemerintah di bidang perekonomian.

3. Kebijakan pemerintah terbaru tentang pengupahaan

Kebijakan baru pemerintah melalui PP no. 78/2008 dengan membuat formulasi penghitungan upah minimum berdasarkan faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan kebijakan yang positif. Kebijakan tersebut menrut Apindo tidak sempurna, namun hal ini tetap memberikan sinyal positif karena salah satu kontribusi besar PP tersebut adalah memberikan jaminaman kepastian penghitungan upah minimum- yang berimplikasi bagi penentuan upah secara umum.

“Sudah selayaknya pengusaha dan dan pekerja mendukungnya karena menguntungkan keduanya bagi kepastian peningkatan aktivitas usaha dan jaminan kerja yang berkelanjutan. PP tersebut berjalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor padat karya yang sangat relevan untuk indonesia mengingat hampir 50% angkatan kerja berpendidikan SD,” kata Haryanto lagi.

Sebagaimana diketahui 128 juta angkatan kerja yang di catat BPJS, 120 juta merupakan tenaga kerja, 7 juta penganguran dimana dari 120 juta tenaga kerjatersebut terdapat 35 juta juta orang yang di kategorikan setengah menganggu. Dari 128 juta angkatan kerja terdapat 58 juta tamat sd, 20 juta tamat smp yang menunjukan rendahnya keterampilan angkatan kerja Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam hal jaminan pensiun juga memberikan indikasi cukup positif dengan mengakomodir masukan Apindo terkait besaran tarifnya. Namu dengan demikian total pungutan yang harus dibayarkan terasa memberatkan bagi pengusaha yang memprioritaskan sistem padat karya.

“Di tahun 2016, pemerintah harus serius untuk melakukan sinkronisasi kebijakan terkait dengan perlindungan sosial demi meningkatkan daya saing Industri,” ujar Haryadi.

4. Adanya kerja sama dagang internasional

Beberapa kerja sama Internasional seperti MEA, CEPA (Comperhensive Economic Partnership Agreement) dan TPP (Trans Pacific Partnership) memberikan indikasi postif atas kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kondisi ekonomi Indonesia. Untuk MEA, Haryadi menyatakan bahwa Indonesia secara tidak langsung sudah menjalani hal tersebut sejak 2010, arena 98% barang dari ASEAN saat itu sudah terkena bea masuk hingga 0%. Mengenai jasa, Haryanto menyatakan bahwa serbuan tenaga kerja tidak perlu dikhawatirkan.

“Yang disepakati hanya 8 profesi yang harus dilengkapi dengan tahap teknis lanjutan. Ini bukan merupakan kebebsan untuk bekerja, tetapi lebih ke persamaan kualifikasi pendidikan dan keterampilan. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah orang orang terbaik kita yang ditarik untuk bekerja di luar negeri,” tambah Haryanto.

5. Pemangkasan subsidi BBM untuk dialihkan ke aktifitas produktif

Peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran infrastruktur dan pendidikan diharapkan meningkatkan produktivitas Indonesia dalam jangka menengah maupun panjang jika dikelola dengan tata kelola pemerintah yang baik. Lebih lanjut, koordinasi baik antarapemerintah yang baik. Lebih lanjut, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi prasyarat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang desntralitralistik.(EVA)