Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, menargetkan terdapat 25.000 desa mandiri benih dari sekitar 27.000 desa yang ada di Indonesia. Rencana tersebut, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Langkah strategisnya adalah membuat pilot project 1.000 desa mandiri benih dan teknologi di tahun 2015.

Saat ini, ketahanan pangan Indonesia masih berada di bawah negara India, Vietnam, Mesir dan Sri Lanka. Tepatnya di tahun 2014, indeks ketahanan pangan Indonesia berada dalam urutan nomer ke 72 dari 109 negara di dunia. Tahun 2012 berada di urutan ke 70 dan tahun 2013 diurutan ke 69. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketergantungan impor ke negara lain.

“Misalnya saja gandum. Sekitar 19% porsi makanan yang ada di Indonesia ini berasal dari gandum. Dengan alasan itulah di tahun 2014 lalu jumlah impor gandum sebanyak 7,4 juta ton. Begitu juga dengan kedelai. Untuk kedelai sendiri yang diimpor dari Amerika Serikat mencapai harga US$ 514/metrik ton,” terang Andreas dalam acara Core media discussion, “Menakar Jalan Perubahan dari Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019”.

Untuk itulah, Andreas menambahkan agar ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai perlu adanya reorientasi ekonomi-politik. Struktur pertanian tidak lagi menjadikan petani sebagai obyek, tetapi subyek. Petani gurem, keluarga petani, petani tradisional dan buruh tidak lagi berada di bawah para pengusaha besar, industri pangan, spekulan pangan dan pemodal. Tetapi para petani rakyat, pertanian keluarga agroekologi berada di atas para korporasi, pengusaha maupun BUMN.

Sementara itu.Mohammad Faisal, Senior Researcher of Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menjelaskan, dari 3 buku RPJMN yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat banyak kelemahan. Dari teknis penyusunan yang complicated dan kurang kohesif, substansi perencanaan yang lemah kaitan antara masalah dan solusi, serta kelemahan kaitan antara agenda dan sektor prioritas dengan sasaran dan target.

Faisal mengaku, sebenarnya agak pesimis RPJMN ini bisa tepat sasaran, terutama integritas antara sektor. Namun, dia menyarankan selain evaluasi RPJMN di tahun ke-2 dan 3, pemerintah juga melakukan revisi di awal terkait hal tersebut serta melakukan koordinasi yang signifikan antara kementerian dan lembaga.

“Apalagi Bappenas tidak lagi di bawah Menko Perekonomian. Tetapi bersma Mensesneg dan Menseskab berada langsung di bawah presiden. Jadi, seharusnya dapat memberikan peluang untuk memperbaiki lemahnya koordinasi yang selama ini terjadi,” ujar Faisal. (EVA)