Sebentar lagi, tepatnya tahun 2015, Indonesia bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC 2015). Dunia usaha di Tanah Air sedang bersiap untuk menghadapi perdagangan bebas yang bakal terjadi di wilayah Asia Tenggara. Sebagai salah satu langkah persiapan, Kadin Indonesia, yang merupakan salah satu wadah para pelaku bisnis, mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Koordinator Asosiasi, di Bogor, Selasa (11/6/2013) besok.

Noke Kiroyan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Asosiasi (kiri) dan Rocky Pesik, Ketua Panitia Pelaksana Rakernas Bidang Koordinator Asosiasi (kanan)

“AEC sudah di depan mata, dunia usaha harus memiliki strategi untuk menghadapinya dan penguatan asosiasi-asosiasi bisnis bisa menjadi salah satu ujung tombak bagi kesiapan Indonesia untuk menghadapi pasar bebas,” ujar Noke Kiroyan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Asosiasi, di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Noke menjelaskan, Bidang Koordinator Asosiasi baru dibentuk pada awal 2013. Melalui rakernas besok, bidang tersebut akan dikenalkan kepada dunia swasta, khususnya asosiasi-asosiasi. Salah satu misi yang diemban oleh bidang anyar ini adalah mempersiapkan dunia usaha dalam menghadapi AEC 2015. Menurut dia, asosiasi cukup penting peranannya, karena asosiasi dipandang lebih mengetahui secara persis kendala dan peluang di bidang bisnisnya.

“Besok, kami (Kadin) mencari masukan (terkait AEC 2015). Dengan masukan lebih banyak, Kadin akan membuat kerangka usulan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah. Kami akan minta usulan dari berbagai asosiasi sehingga bisa lebih terstruktur,” terangnya.

Hal lain yang akan dibahas dalam Rakernas adalah keterwakilan asosiasi dalam Kadin. Noke berpendapat, asosiasi punya posisi yang penting dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dunia usaha. Karena itu, Kadin pun sedang mengkaji mekanisme penyaluran aspirasi yang lebih baik.

Ia pun mengatakan, “Porsi hak suara asosiasi bisa dipertimbangkan menjadi lebih besar dan proporsional dengan porsi suara dari Kadin Provinsi. Selama ini jumlah porsi asosiasi hanya sebesar 30 suara dari total hak suara yang mencapai 129. Sementara porsi Kadin Provinsi mencapai 99 hak suara.” Maka dari itu, melalui Rakernas pertama Bidang Koordinator Asosiasi ini, Kadin berharap ada rumusan baku terkait penetapan keterwakilan asosiasi di dalam Kadin.

“Kami upayakan ada rumusan baku, supaya mulai Musyawarah Nasional VII tidak lagi ada tawar menawar, tapi ada rumusan.”

Rocky Pesik, Ketua Panitia Pelaksana Rakernas Bidang Koordinator Asosiasi, menuturkan, ada dua agenda besar yang akan dijalankan dalam Rakernas besok. Pertama adalah dialog antara pengusaha dan pemerintah. Kedua adalah peran asosiasi dalam Kadin. “Salah satu yang dibahas adalah mengenai usulan dari asosiasi-asosiasi (yakni) apakah saat ini sudah merasa terwakili dalam Kadin,” tutur Rocky. (EVA)