PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mendirikan anak usaha baru, yakni PT Pefindo Riset Konsultasi. Anak usaha Pefindo ini menawarkan jasa konsultasi dan jasa advisori di sektor publik dan swasta serta jasa data analytic, pelatihan dan workshop di bidang keuangan, pengelolaan risiko serta keuangan daerah, penerapan aplikasi sistem informasi teknologi dan riset ekuiti.

Melalui perusahaan ini, Pefindo berupaya mendorong penerbitan obligasi proyek untuk mendukung pembangunan infrastruktur tanah air. Hal ini dilakukan menyusul langkah Pefindo yang mendukung adanya pemeringkatan terhadap obligasi pemerintah daerah (pemda). Selama ini, produk pasar modal dinilai tidak berubah. Upaya mengenalkan produk baru inilah yang coba dilakukan oleh Pefindo sehingga pembayaran untuk proyek infrastruktur semakin beragam.

Mengenai obligasi Pemda yang tengah dikembangkan, Pefindo telah melakukan pemeringkatan terhadap 7 atau 8 Pemda, di antaranya Pemprov DKI dan Pemprov Jawa Barat. Dengan adanya pemeringkatan ini, daerah dapat berhitung karena memiliki laporan mengenai kelamahan dan kekuatannya sehungga bisa menerbitkan obligasi. “Dari jumlah tersebut, mudah-mudahan Jawa Barat akan menjadi yang pertama di tahun depan. Paling lambat akhir 2015,” ujar Ronald T. Andi, Direktur Utama Pefindo.

Dana pembangunan infrastruktur yang berasal dari APBN dan APBD sangatlah terbatas. “Dengan penerbitan obligasi ini, pembiayaan terhadap pemda yang membutuhkan hasil obligasi, misalnya daerah yang fiskalnya rendah dan tidak dapat menerbitkan utang sendiri serta memiliki rating yang rendah. “Daerah yang mau pinjam sangat banyak. Hingga bulan ini saja ada dua puluh proposal,” ujar Hendra Lubis, Direktur Utama PT Pefindo Riset dan Konsultasi.

Pefindo Riset dan Konsultasi berharap dapat mendorong pengembangan infrastruktur melalui produk pasar modal, yakni obligasi berdasarkan proyek untuk membiayai proyek yang belum mendapatkan penghasilan sebelum proyek jadi. Hal ini bukanlah hal baru karena di Malaysia sudah diterapkan. Prospek obligasi proyek ini juga bagus mengingat postur pembiayaan dari APBN dan perbankan untuk pembangunan infrastruktur yang terbatas. “Karena ABPN, APBD dan perbankan terbatas, ini bisa menjadi solusi,” lanjut Hendra.

Adapun untuk pembayaran kupon, Hendra menyebutkan ada beberapa opsi, antara lain puasa kupon selama dua tahun, berjenjang, atau pemegang saham bertugas membayar kuponnya. Para pemegang saham ini menurutnya harus berusaha agar obligasi ini menarik. Untuk mendorong penerbitan obligasi ini, Pefindo sudah melakukan pembicaraan intensif dengan salah satu stakeholder dari pasar modal.(EVA)