Selama tiga tahun, lembaga Hellen Keller International (HKI) Indonesia telah melaksanakan program Opportunities for Vulnerable Children (OVC) di Indonesia. Program yang dilaksanakan untuk mengembangkan pendidikan inklusif tersebut membuahkan hasil, yakni terbitnya sejumlah kebijakan.

Acara seminar “Desaminasi Hasil Program OVC Nasional 2010-2013,” yang memaparkan hasil kerja HKI Indonesia selama tiga tahun, di Jakarta, Senin (18/3/2013).

“Pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang menjamin persamaan hak belajar bagi semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, merupakan salah satu sistem yang bisa mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketuntasan wajib belajar 12 tahun di tahun 2015,” tutur Emilia Kristiyanti, National Program Manager HKI-OVC, di Jakarta, Senin (18/3/2013).

Melalui program OVC, HKI Indonesia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional sejak tahun 2003, yang kemudian diperluas pada tahun 2010. Program ini diselenggarakan untuk mengembangkan sistem pendidikan inklusif di Tanah Air. “Dalam pelaksanaan program ini kami menerapkan tiga komponen, seperti memperkuat tatalaksana kebijakan dan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya pendidik dan kampanye penyadaran publik,” tambah Emilia.

Selain dengan pemerintah, HKI Indonesia juga berkolaborasi dengan sejumlah universitas, di antaranya UNJ, UPI, UNY, UNESA, UNP, dan UNM, dalam memberikan pelatihan dosen dan pengembangan silabus mata kuliah. Kepada masyarakat, HKI pun mengadakan kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk semua orang, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pada tahun 2011, lembaga internasional ini pun mengadakan kegiatan nasional tahunan, berupa Pemberian Anugerah Pendidikan Inklusif bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan inklusif, seperti para aparat pemerintahan, guru, dan masyarakat luas.

Hasil dari kinerja HKI Indonesia melalui program OVC membuahkan hasil berupa terbitnya berbagai kebijakan yang memayungi penyelenggaraan pendidikan inklusif dari tingkat nasional hingga kabupaten. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pendidikan Inklusif. Dan dalam peningkatan kapasitas guru, HKI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional telah mengembangkan modul-modul pelatihan bagi Guru Pembimbing Khusus dan pelatihan Pemateri Pendidikan Inklusif, serta melaksanakan pelatihan di enam provinsi dampingan HKI, yakni Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah-Jogjakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Dan pada hari ini, HKI Indonesia yang dibantu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dan USAID pun mengadakan acara seminar “Desaminasi Hasil Program OVC Nasional 2010-2013,” yang memaparkan hasil kerja HKI Indonesia selama tiga tahun di enam provinsi.

Emilia pun menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang diyakini HKI Indonesia mampu menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anak dalam pendidikan, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus. “Untuk itu saya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen melanjutkan terus pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia agar seluruh anak berkebutuhan khusus dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas,” lanjutnya. (EVA)

“Kami berharap lembaga donor yang lain bisa melihat bahwa ternyata anak-anak penyandang disabilitas punya potensi untuk dikembangkan,” tandas Emilia.