BUMN Penjaminan Infrastruktur Raup Laba Rp 346 miliar

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, perusahaan milik pemerintah yang memberi penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur, membukukan laba bersih sebesar Rp 346 miliar di sepanjang tahun 2014. Raihan ini melebihi laba bersih di tahun 2013 yang nilainya mencapai Rp 249 miliar.

Kinerja ciamik perseroan ditunjang oleh upaya perseroan memberi jaminan proyek-proyek infrastruktur. Saat ini, PII sedang memproses penjaminan lima proyek infrastruktur. Salah satunya adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatera Selatan (Sumsel ) 9 dan Sumsel 10.

Perusahaan pelat merah ini telah telah memberikan surat Pernyataan Kesediaan untuk menjamin atau Surat Ijin Prinsip untuk melanjutkan tahapan lelang dari proyek tersebut. “Adalah menjadi mandat PII untuk turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan listrik”  ujar Sinthya Roesly, Direktur Utama PII, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Sinthya Roesly, DIrut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Laba bersih perseroan pada 2014 mencapai Rp 346 miliar(Foto : IIGF). Sinthya Roesly, DIrut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Laba bersih perseroan pada 2014 mencapai Rp 346 miliar(Foto : IIGF).

Kapasitas PLTU Sumsel 9 mencapai 2×600 Mega Watt (MW) dan PLTU Sumsel 10 sebesar 1×600 MW.  Kedua PLTU itu nantinya  memanfaatkan kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah Sumatera-Jawa.  Japan International Credit Agency (JICA) mengalokasikan kredit senilai US$ 2.5 miliar untuk pembangunan transmisi bagi kedua PLTU tersebut.

Kedua proyek PLTU ini dalam proses pelelangan yang pelaksanaanya diemban oleh  PT PLN (Persero), selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Lelang akan diikuti oleh perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP). PII berharap perusahaan listrik swasta sudah mengajukan penawaran pada bulan April ini. Rencananya, pemenang lelang akan diumumkan pada semester II. Nantinya, IPP yang memenangkan lelang mampu menyiapkan dana investasi sekitar US$ 6 miliar untuk merealisasikan pembangunan kedua PLTU itu.

Pembangunan kedua PLTU ini merupakan bagian dari rencana pemerintah menggenjot pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. Guna memuluskan rencana itu, pemerintah akan selektif untuk menggaet mitra kerjanya. Dalam berbagai kesempatan, Sudirman Said, Menteri ESDM, menegaskan pemerintah akan selektif  memilih perusahaan yang mempunyai kapabilitas,kompeten dan sudah teruji untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan pembangkit listrik.

Keberadaan pembangkit listrik bisa berefek ganda terhadap sektor lainnya. Untuk itu, pembangunan infrastruktur nasional sangat strategis, khususnya menopang perekonomian nasional. Selain BUMN, sektor swasta juga  diharapkan bisa turut serta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah berupaya menggaet investor untuk berpartisipasi dalam proyek yang akan menyedot dana jumbo itu.

Sejumlah rencana pemerintah membangun infrastruktur hingga tahun 2019 diantaranya membangun 10 Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.  Selain itu, pemerintah juga merancang proyek pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol hingga jalur rel kereta api. Belanja infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara- Perubahan (APBN-P) 2014 mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar Rp 290 triliun dengan porsi 14% dari jumlah total APBN-P senilai Rp 1.984 triliun.

Rating Investasi

Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, mengatakan pencapaian kinerja PII di tahun 2014 merupakan bentuk kepercayaan pasar terhadap perseroan. Pelaku usaha mengapresiasi kinerja PII yang memberi jaminan bagi perusahaan swasta dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur.”Salah satunya dimaksudkan untuk memberi kenyamanan bagi pihak swasta dalam berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur,” ujar Hadiyanto.

PII dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihelat pada Rabu, (1/4/2015), mengesahkan laporan keuangan perseroan 2014 dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pada laporan keuangan ini, PII juga membukukan return on equity (ROE) sebesar 6.5% persen diatas rata-rata ROE BUMN lainnya.  RUPS ini juga mengesahkan laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenunya kepada seluruh anggota dewan komisaris dan direksi (acquit et de charge). Pada tahun ini, PII membidik laba bersihnya hingga Rp 410 miliar.

Disamping itu, Fitch Ratings, lembaga pemeringkat internasional, memberikan peringkat pada BBB- investment grade (layak investasi) kepada PII . Dengan peringkat ini, perseroan dipandang sebagai perusahaan dengan tingkat risiko gagal bayar rendah hingga moderat, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan  dan menunjukkan pengakuan bisnis model penjaminan yang dilakukan oleh PII.  Rating perseroan itu sejajar dengan peringkat utang Indonesia.

PII adalah BUMN  di bawah Kementerian Keuangan. Tugas PII adalah menyediakan penjaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Kehadiran PII diharapkan  menarik minat swasta untuk berpartisipasi di proyek infrastruktur dengan skema KPS. Pembentukan PII merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. (***)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)