Akses keuangan di Indonesia masih rendah. Padahal, akses inilah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan optimistis indeks inklusi keuangan nasional akan naik menjadi 75% pada 2019 mendatang. Bagaimana caranya?

“Tersedianya akses keuangan perlu dibarengi program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan manajemen usaha oleh masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat luas, termasuk perguruan tinggi di daerah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad dalam rilisnya.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 menunjukkan adanya tren peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Indeks literasi keuangan nasional meningkat dari 21,8% di tahun 2013 menjadi 29,7% pada tahun 2016, dan indeks inklusi keuangan nasional mengalami peningkatan dari 59,7% menjadi 67,8%.

“Dengan Program Pendampingan, kami harapkan literasi dan inklusi keuangan bisa meningkat lebih cepat. Sehingga, target indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 seperti yang ditetapkan Pemerintah dapat kita capai,” kata dia.

Foto: ANTARA FOTO

Dia menjelaskan, OJK akan mengoptimalkan program yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia, di antaranya program Laku Pandai, program Simpanan Pelajar, program Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, dan penjaminan kredit UMKM, pengaturan pegadaian swasta, revitalisasi modal ventura, serta program pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan (multifinance).

Kemudian, Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus disempurnakan agar penyalurannya lebih terarah dan efektif. Selama ini, KUR lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan (66,8%) dan sebarannya juga masih terfokus di Pulau Jawa. Jumlah dan jenis lembaga jasa keuangan yang dapat menyalurkan KUR juga akan diperlus. Mereka diminta lebih fokus pada sektor produktif dan daerah potensial di luar pulau Jawa.

“Kami akan memperluas dan lebih mengoptimalkan lagi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk,” kata Muliaman.

Beberapa program kerja unggulan dari sejumlah daerah yang fokus pada perluasan akses keuangan, antara lain Gerakan Rusun Menabung (DKI Jakarta), Program Pembiayaan Pelaku Usaha Kopi (Jawa Barat), Program Kredit Mitra (Jawa Tengah), Pembiayaan Budi Daya dan Pengolahan Umbi Porang (Sumatera Selatan), Pembiayaan Program Minang Mart (Sumatera Barat), Program Pembiayaan 100 Desa Wisata (Bali), dan Fasilitasi Akses Kredit UMKM Sektor Pertanian (Sulawesi Selatan).

“Seiring dengan perkembangan teknologi, OJK melihat perluasan akses keuangan masyarakat dapat lebih diakselerasi dengan memanfaatkan model pembiayaan melalui financial technology (Fintech). Dengan Fintech, akan terisi ruang yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal,” ujar dia.