Industri furnitur dan kerajinan Indonesia harus didorong untuk meningkatkan ekspornya. Karena, industri ini punya kontribusi yang tidak sedikit bagi devisa negara. Dengan ekspor yang terus bertumbuh, penyerapan tenaga kerja juga semakin banyak.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap, para pelaku usaha furnitur dan kerajinan nasional dapat menggenjot ekspornya hingga mencapai US$ 2,8-3 miliar. “Kita harapkan untuk komoditas mebel dan kerajinan ekspornya bisa meningkat hingga US$ 2,8 sampai 3 miliar di tahun depan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur, saat acara pengukuhan dewan pengurus pusat Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Periode 2013-2018 di Jakarta, Senin malam (11/11/2013).

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012, industri furnitur dan kerajinan memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa negara sebesar US$ 2,6 miliar, yaitu US$ 1,8 miliar dari sektor furnitur dan US$ 800 juta dari sektor kerajinan.

Ketua Umum Asmindo yang baru, M Taufik Gani, pun mengatakan bahwa industri mebel dan kerajinan cukup strategis karena merupakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. “Tidak kurang dari 4 juta orang yang terlibat dalam industri ini baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung,” ungkap dia.

Ia juga menyebutkan, saat ini, Asmindo sendiri terdiri dari 2.216 anggota, di mana 80 persennya termasuk kategori UKM. Selain itu, menurut dia, tingginya bahan baku lokal yang digunakan, yakni hampir mencapai 100 persen, menjadikan industri ini mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi.

Melihat fakta tersebut, Kadin pun berharap ekspor industri furnitur dan kerajinan bisa meningkat. Sebagai salah satu upaya untuk menggenjot ekspor, Asmindo akan kembali menggelar Furniture & Craft Fair Indonesia (IFFINA) dengan mengusung konsep hijau.

“Konsep ini sebagai bukti kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, di tengah-tengah maraknya isu illegal logging yang selalu digaungkan dunia internasional terhadap produk-produk kehutanan Indonesia,” ungkap Taufik.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan program pemerintah di mana sejak Januari 2014, produk-produk furnitur kayu yang akan diekspor harus dilengkapi dengan dokumen V-Legal, yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa produk-produk kehutanan yang diekspor menggunakan bahan baku kayu legal. “Kami harapkan juga sosialisasi terkait kebijakan ini bisa lebih baik. Kami akan terus dorong sosialisasinya terutama bagi anggota Asmindo, demikian juga bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat internasional,” pungkas dia. (EVA)