Publik di Swiss marah besar setelah eksekutif puncak sejumlah perusahaan di negara itu terus mengantongi bayaran selangit, padahal kondisi perusahaannya sedang krisis. Kemarahan itu kemudian memicu digelarnya referendum untuk mencari aturan hukum baru terkait besarnya bayaran seorang bos perusahaan.

Thomas Minder (Reuters)

Jika disetujui, referendum ini akan memberi batasan pada gaji tinggi para eksekutif serta menjadi acuan larangan pesangon tinggi jika para bos ini keluar atau menempati posisi eksekutif baru di satu perusahaan.

Publik di Swiss marah karena para bos ini dinilai tidak layak tetap menerima bayaran besar ditengah kerugian yang diderita perusahaannya. Kondisi ini termasuk terjadi di perusahaan raksasa perbankan UBS dan pabrikan obat ternama Novartis yang ribuan pekerjanya di-PHK.

Referendum sering dilangsungkan di Swiss. Negara tersebut menganut sistem demokrasi langsung, bahkan referendum dilakukan sampai beberapa kali dalam setahun.

Kali ini referendum ini dinamai Inisiatif Minder, diambil dari nama pemrakarsanya yakni pengusaha Thomas Minder, setelah petisi yang diajukannya mendapat dukungan dari 100.000 suara sehingga referendum harus digelar.

Meski sebelumnya Swiss termasuk negara yang relatif kebal krisis ekonomi di daratan Eropa, kini publik setempat disebut-sebut murka karena tingkat gaji dan fasilitas terhadap para manajer perusahaan top dianggap sampai pada level ‘keterlaluan’. Sejauh ini polling menunjukkan refendum akan mendapat dukungan luas hingga berhasil lolos.

Termasuk dalam daftar eksekutif yang menjadi sorotan karena bayaran selangit adalah Daniel Vasella, mantan bos perusahaan obat Novartis, yang mendapat bayaran hingga 15 juta franc Swiss (sekitar Rp 154 miliar) tahun 2011.

Valla juga direncanakan menerima pesangon perpisahan sebesar 72 juta franc Swiss (Rp 738 miliar) yang akan dibayarkan dalam kurun lima tahun jika dia tidak bekerja untuk pesaing Novartis setelah keluar pada bulan Februari lalu.

Jika referndum ini disetujui rakyat Swiss maka selanjutnya fasilitas pesangon pada eksekutif perusahaan harus disetujui lebih dulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penanggung jawab perusahaan yang membandel bisa dikenai hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sampai dengan enam tahun gaji mereka. (Lila Intana/BBC)