Implementasi Smart City Terkendala Data

Kota-kota di berbagai belahan dunia saat ini berlomba-lomba menerapkan konsep smart city atau kota pintar. Bukan hanya di negara maju saja, tetapi juga di Indonesia. Namun, implementasinya terkendala masalah data yang tidak teratur dan sangat silo.

Enterprise Business Unit Technical Leader, IBM Indonesia, Panji Wasmana mengatakan, ada tiga instrument penting dalam smart city yaitu instrument, interconnected, dan intelligent. Instrument mengulas tentang tools e-government, aplikasi mobile, sensor, dan lainnya.

Pengertian interconnected adalah cara membawa informasi-informasi yang ada di banyak lembaga jadi satu. Setelah semua data ada, instrument terakhir adalah bintelligent, yakni analisis data. Sehingga, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Namun, yang terpenting adalah adanya kolaborasi.

“Data tidak teratur dan sangat silo. Dalam pemerintahan kerja daerah ada SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Setiap SKPD ada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang diatur dari UU pusat dan UU daerah untuk melaksanakan tugas untuk level tertentu,” katanya.

Panji Wasmana1.jpg

Pemerintah daerah juga member kewenangan mengembangkan aplikasi sendiri agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Contoh, Dinas Pendapatan Daerah akan fokus meningkatkan pendapatan untuk daerahnya, sementara Dinas Pendidikan fokus pada pemenuhan standar mutu pendidikan.

Masing-masing SKPD memiliki data sendiri-sendiri. Misalnya, Dinas PU punya data sensor ketinggian air. Tapi, Dinas Kebersihan tidak punya. Tak hanya data, masing-masing SKPD juga tidak berkolaborasi satu sama lain. Hasilnya, banyak penanganan masalah kota yang sifatnya reaktif. Dengan smart city, berbagai masalah bisa dicegah sebelum menjadi besar.

Panji mencontohkan masalah tingginya kriminalitas di suatu daerah. Ada beragam penyebab, mulai dari tingkat pendidikan rendah. tingkat kualitas hunian rendah, hingga penegakan hukum yang rendah. Ketiganya saling terkait. Kalau terpisah, penangan tidak terlalu terstruktur.

“Padahal distribusi pendidikan, bagaimana peta konflik SARA, dan sebagainya jika itu semua bisa dikelola dalam bentuk peta digital, yang informasinya antar lintas departemen itu akan berbeda tindakannya. Karena ada kolaborasi. Itu yang kami pandang sangat penting bagi kota,” kata dia.

Kendala lain yang juga penting adalah minimnya kepala daerah yang memiliki visi yang jelas saat ingin menerapkan smart city. Konsep tersebut baru bisa berjalan jika ada arahan yang jelas dari atas (top down). Sehingga, konsep tersebut menjadi bagian dari strategi membangun daerahnya, bukan hanya gimmick semata.

“Semua itu harus tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerahnya. Harus ada statement, mereka akan go with the technology, untuk beberapa tahun ke depan. Tahap kedua, mereka harus diendorse DPRD. Pimpinan daerah harus bisa meyakinan DPRD, smart city punya value bagi pembangunan daerah,” kata dia. (Reportase: Herning Banirestu)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)