Indonesia Soroti Tata Kelola Laut di Sherpa PTT

Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri Sherpa Panel
Tingkat Tinggi (PTT) untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan di Abu Dhabi,
Uni Emirat Arab. Pertemuan Sherpa kali ini membahas mengenai Kertas
Kerja atau Blue Papers, khususnya Kertas Kerja 14 tentang Holistic
Ocean Governance dan Kertas Kerja 15 tentang IUU Fishing and Crimes
Related to Fisheries.

Kertas
Kerja merupakan kajian dari 47 ahli dari berbagai negara untuk
memberi gambaran mengenai keadaan dan potensi laut beserta sumber
dayanya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan laut,
dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi aksi untuk memanfaatkan
ekonomi laut secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan kali ini, Indonesia mendukung reframing Kertas Kerja 14 tentang Holistic Ocean Governance. Hal ini mengingat pengelolaan sumber daya laut selama ini dinilai masih dikelola secara terpisah oleh beberapa organisasi seperti FAO yang mengurusi sektor perikanan, International Seabed Authority yang mengelola sektor tambang bawah laut, dan IMO di bidang pelayaran.

"Kertas Kerja 14 harus dapat menjawab isu efektivitas pengelolaan sumber daya laut di bawah organisasi yang berbeda-beda dan melihat apakah dibutuhkan pembentukan badan permanen PBB untuk mengawasi sumber daya laut secara terintegrasi”, ujar Menteri Susi.

Selain
itu, ia juga mengingatkan forum mengenai isu pelanggaran HAM,
perdagangan orang, dan perbudakan yang kerap terjadi di atas kapal
penangkap ikan di laut lepas. “Kita bisa melihat fakta di lapangan
bahwa praktek Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing (IUUF)
seringkali bersangkutan dengan isu perdagangan dan perbudakan
manusia. Sayangnya, berbagai kebijakan dan kelembagaan internasional
yang mengatur perikanan yang sudah ada saat ini tidak menyertakan
aspek tenaga kerja di dalamnya,” ujar Menteri Susi.

Menurutnya,
laut lepas merupakan tempat yang sangat rentan bagi para pekerja di
sektor perikanan karena mereka cenderung jauh dari jangkauan daratan
selama bertahun-tahun. Hal itu menyebabkan para pekerja seringkali
mengalami tekanan, baik secara fisik maupun mental.

Lembaga
Regional Pengelola Perikanan atau RFMOs dinilai belum dibekali dengan
otoritas untuk menginspeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan
Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 188 tentang
Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. “Mempererat RFMOs dengan otoritas
yang menangani aspek tenaga kerja kapal penangkap ikan bisa menjadi
solusi untuk permasahan ini,” ujarnya. Oleh karena itu, Indonesia
mendorong agar Kertas Kerja 14 menimbang keterkaitan antar berbagai
isu kelautan. Di antaranya perikanan, isu ketenagakerjaan, pencemaran
laut, kemanan maritim, dan perubahan iklim.

“Kami
percaya bahwa Kertas Kerja 14 bisa menjadi titik awal untuk
mengevaluasi seluruh tata kelola manajemen sumber daya laut, baik
secara regional maupun global. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya
bisa digunakan untuk memperkuat berbagai kebijakan dan lembaga yang
sudah ada untuk mengelola sumber daya kelautan,” kata dia.

Selain
menyoroti poin-poin dalam Kertas Kerja 14, Pertemuan Sherpa turut
membahas beberapa isu prioritas yang akan menjadi agenda utama PTT di
tahun 2019 yaitu IUUF dan Tindak Pidana Terkait, Perubahan Iklim dan
dan Subsidi Perikanan. Indonesia turut mengawal proses penyusunan
Kertas Kerja 15 tentang IUUF dan Tindak Pidana Terkait. Penyusunan
Kertas Kerja 15 ini akan dipimpin oleh perwakilan Indonesia, Hassan
Wirajuda, yang tergabung dalam Kelompok Ahli PTT. “Kertas Kerja 15
ini sangat penting untuk membahas beberapa permsalah dalam IUUF yaitu
transshipment di tengah laut, pendaratan ikan di port of convenience,
penggunaan flag of convenience, tindak pidana yang terkait dengan IUU
Fishing, serta lemahnya transparansi dan teknologi aktivitas
perikanan,” ujar Menteri Susi.

Menurutnya,
setiap isu tersebut harus diuraikan melalui berbagai temuan dan norma
yang berlaku. Hal ini mencakup ketentuan tentang penegakan hukum dan
sanksi, pengaturan lembaga, serta metode pemantauan dan pengawasan.
Kertas Kerja 15 akan menjadi sangat penting untuk memberikan
pengetahuan ilmiah sebagai dasar dari dokumen kebijakan yang tengah
diusulkan.

“Kami
sangat mendukung gagasan untuk memasukan poin ‘tindak pidana
terkait lainnya’ ke dalam Kertas Kerja 15. Dokumen ini nantinya
akan menunjukkan lebih banyak bukti tentang keberadaan dan betapa
beratnya kejahatan terorganisasi internasional dalam industri
perikanan global. Indonesia bisa memberikan beberapa contoh kasus
yang sudah pernah kita tangani, seperti yang terjadi pada kasus
Viking, STS-50, Hua Li 8, dan Benjina” ucap Menteri Susi.

Ia
juga menyatakan bahwa Port State Measures Agreement yang telah
diratifikasi oleh 30 negara bukan satu-satunya perangkat yang dapat
memberantas IUUF. Menteri Susi mengajak negara-negara untuk
menerbitkan kebijakan yang tegas, menyediakan anggaran untuk
memperkuat kapasitas penegakan hukum, dan mengambil tindakan tegas
dalam melawan IUUF. Ia juga mengajak negara maju untuk membantu
negara berkembang dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum untuk
memberantas IUUF dan tindak pidana terkait perikanan.

Indonesia
merekomendasikan Kertas Kerja 15 untuk mengevaluasi tata kelola
perikanan laut lepas, baik secara regional maupun global, sebagai
upaya untuk memperkuat implementasi akan UNCLOS, UN Fish Stock
Agreement, Konvensi ILO No. 188, Konvensi RFMOs, dan
konvensi-konvensi internasional terkait lainnnya tentang manajemen
perikanan berkelanjutan. Hasil dari Kertas Kerja 15 diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan IUUF dan
tindakan kriminal terkait lainnya.

Sementara
itu, dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim, Susi menyampaikan
bahwa Indonesia akan sangat terdampak oleh kenaikan air laut yang
akan mengancam kehidupan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir.
“Indonesia melihat perlunya mendorong investasi untuk membangun
infrastruktur pesisir yang dapat beradaptasi terhadap dampak iklim,
penyediaan asuransi terhadap dampak perubahan iklim, dan pengembangan
kapasitas komunitas pesisir untuk menghadapi dampak perubahan iklim,”
ujarnya. Sementara terkait isu subsidi perikanan, Indonesia mendukung
pelarangan subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap IUUF dan
tindak pidana lainnya yang terjadi di laut. Namun, Menteri Susi
menyatakan bahwa ketentuan pelarangan penyediaan subsidi perikanan
harus mengecualikan bantuan terhadap nelayan kecil dengan kapal
sebesar 5-10GT.

Dalam
akhir intervensinya, Menteri Susi menyarankan penambahan isu tata
kelola laut lepas atau governance of the high seas dan hak laut atau
ocean right sebagai paradigma baru tentang hubungan laut dengan
manusia. Kedua isu tersebut dapat menjadi bagian dari Kertas Kerja
yang sedang disusun oleh Kelompok Ahli PTT. Ia menekankan pentingnya
kerjasama antar negara untuk menjaga keberlanjutan kebijakan tentang
pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

“Kebijakan merupakan instrumen politik yang dapat diganti kapan saja. Oleh karena itu, dukungan dan tekanan dari negara lain untuk membuat, mempertahankan, atau memperkuat kebijakan pengelolaan laut secara berkelanjutan menjadi sangat penting,” kata Menteri Susi.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)