Bagaimana janji dari setiap organisasi kepada masyarakat dapat diketahui secara transparan perencanaannya, penerapannya, anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan auditnya? Hal inilah yang melatar belakangi pendirian Indonesian Public Accountibility (IPA).

Organisasi profesi akuntan ini kelak akan menjadi sebuah lembaga independen yang turut medukung praktek good corporate governance dan good public governance. Penjelasan tersebut disamapaikan oleh Ketua Dewan Penasehat IPA, Dr. Gendut Suprayitno dalam jumpa pers menjelang pembentukan badan pengurus IPA di Graha Financial, Jakarta. “Jadi IPA ini organisasinya di bawah IAI (ikatan Akuntan Indonesia) kemudian nanti ada forumnya yang didalamnya isinya berbagai pihak yang konsen terhadap public accountability,” ujar Gendut.

Adapun organisasi atau lemabga yang akan menjadi sasaran kerja IPA adalah semua lembaga atau organisasi yang menggunakan atau menghimpun dana dari masyarakat seperti pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, perusahaan terbuka, perusahaan tertutup pengelola sumber daya alam dan aset publik, LSM hingga partai politik.

“Nantinya IPA akan menyajikan laporan pencapaian target (KPI) yang telah dijanjikan atau disepakati dengan masyarakat dan sumber daya yang digunakan dalam bentuk laporan keuangan, laporan pelaksanaan corporate governance serta laporan standar kinerja pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat,” jelas Gendut.

“Selama ini informasi mengenai akuntabilitas sebuah lembaga publik kan datang berbagi sumber misalnya media masa, LSM, media sosial dan lain-lain yang masing-masing punya versinya sendiri,” jelas Bambang Setiono, Ph.D salah satu inisiator pendirian IPA. Menurut Bambang, dengan adanya IPA ini trasparansi itu jadi lebih terorganisir, resmi berbasis riset dan satu pintu sehingga informasi yang didapat publik nantinya tidak lagi beragam versi.

Selain itu IPA ini nantinya akan memiliki best practice dan index penilaiannya sendiri untuk akuntabilitas lembaga publik. IPA akan bekerja berbasis riset, “Itulah mengapa dalam forum IPA lebih banyak peneliti selain akuntannya,” ungkap Bambang. Wakil Menteri Keuangan yang juga merangkap Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) dalam sambutan tertulisnya menyatakan bahwa pendirian IPA ini sangat direkomendasikan dalam rangka menciptakan, tidak hanya good corporate governace, namun yang lebih penting juga adalah good public governance. Pendirian IPA diperlukan oleh semua institusi dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya.

Bagi dunia bisnis Indonesia, dengan adanya informasi akuntabilitas dari lembaga yang terjamin independennya seperti IPA maka para investor pun akan lebih mudah memilih kemana uangnya akan diinvestasikan “Investor akan mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan tidak hanya laporan keuangan perusahaan atau pemerintah daerah tetapi juga prestasi kerjanya,” jelas Gendut.

Saat ini dalam peringkat investasi di dunia, Indonesia hanya di peringkat BB belum bisa sampai ke peringkat A, oleh karena berbagai faktor salah satunya maraknya kasus korupsi dan kinerja yang buruk. “Orang jadinya mau investasi ke Indonesia jadi takut, tetapi kelak dengan informasi akuntabilitas yang jelas dan independen ini mereka jadi lebih mudah untuk investasi di sini,” lanjut Gendut. Dengan tingkat kepercayaan yang baik, maka akan meningkatkan investasi di Indonesia. (EVA)