Presiden Jokowi dan Ketua Umum ISEI, Dr. Darmin nasution

Di tengah keadaan perekonomian Negara yang tidak kondusif, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mendesak pemerintah agar segera mengambil kebijakan demi mengembalikan kestabilan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang kita capai saat ini dinilai tidak memberikan harapan yang cukup untuk pembangunan masa depan.

Dalam konferensi pers acara silaturahim Presiden Joko Widodo dengan pelaku usaha pada Kamis (9/7) lalu, ketua umum ISEI, Dr. Darmin Nasution menyampaikan bahwa pemerintah harus mempercepat belanja dan mengendalikan nilai tukar. Acara yang bertajuk “Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi” tersebut digelar di Jakarta Convention Center dan dihadiri oleh para pelaku usaha, akademisi, investor pasar modal dan kalangan perbankan.

Dalam acara tersebut, diungkapkan Darmin bahwa kunci permasalahan dari lambatnya pertumbuhan ekonomi adalah efektivitas kebijakan fiskal. Di satu sisi pemerintah sudah mengumpulkan pajak dan bahkan ditargetkan dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi kemampuan pemerintah dalam membelanjakan sangat lambat. Uang yang tersedia untuk dibelanjakan pemerintah pada tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, namun tidak efektif dalam pos pembelanjaan. Kebijakan fiskal dinilai tidak memberi stimulasi ekonomi yang cukup. “Jika belanja modal dan barang pemerintah berjalan dengan baik, dunia usaha akan bergairah melakukan investasi dan rumah tangga pun akan ikut kenaikan konsumsi,” jelasnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kesiapan menghadapi resiko jangka pendek berkaitan dengan gejolak pasar keuangan dunia belakangan ini. Dalam situasi seperti ini pengendalian rupiah perlu dilakukan agar tidak menyimpang dari nilai fundamental. “Pengendalian nilai tukar rupiah akan sangat mengurangi tekanan terhadap fiskal”, ungkap Darmin.

Hal lain yang juga di ungkapkan oleh Darmin adalah saat ekonomi global melambat, harga pangan cenderung naik karena semua negara akan mengamankan pasokan pangan mereka masing-masing. Terlebih lagi diramalkan tahun ini akan terjadi kekeringan yang cukup panjang. Karena itu pemerintah perlu menyusun program untuk menghadapi ancaman kekeringan sekaligus meningkatkan produksi pangan. Ia juga memaparkan adanya jurang antara kebutuhan investasi dengan ketersediaan dana tabungan. Selama ini, jurang tersebut ditutupi oleh dana-dana jangka pendek (hot money) dari luar, yang setiap kali dapat dipindahkan ke negara lain.

Menjawab persoalan ekonomi yang disampaikan ISEI, Presiden Joko Widodo menyiapkan lima jurus penangkal perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertama, pemerintah akan fokus pada penyesuaian kebijakan perpajakan pro-pertumbuhan dunia usaha dan percepatan belanja serta penyerapan anggaran. Kedua, pemerintah akan menyiapkan kebijakan counter cyclical agar dapat keluar dari perlambatan ekonomi. Salah satu kebijakan yang akan dibuat adalah, pemerintah akan meningkatkan kegairahan menabung dan melakukan pendalaman sektor keuangan serta memupuk dana-dana jangka panjang. Ketiga, pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk mendorong investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Keempat, pemerintah bersama BI dan OJK akan melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter serta sektor keuangan. Kelima, pemerintah akan menjaga stabilitas harga bahan makanan dan kenaikan harga-harga komoditas.