Jakarta Smart City, Kontribusi Swasta Dinanti

Konsep Jakarta Smart City adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijak dan efisien. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mendeklarasikan Jakarta Smart City pada pertengahan Desember 2014 lalu.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Ii Karunia mengatakan konsep Smart City di DKI Jakarta adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan perkotaan yang pelik. Jakarta Smart City adalah investasi awal dalam pembangunan infrastruktur transportasi serta teknologi informasi guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi.

“Di negara berkembang, Smart City menjadi solusi terhadap masalah urbanisasi yang tumbuh luar biasa, beserta problematika yang mengikutinya seperti kemacetan, kriminalitas, sampah, kesehatan, transportasi, lapangan pekerjaan, dan lainnya. Di negara maju, Smart City menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengurangi masalah sehari-hari,” katanya.

Kepala UPT Jakarta Smart City, Alberto Ali menjelaskan, ada enam karakteristik Jakarta Smart City, yakni Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment. Masing-masing kelompok memiliki program kerja, dimana totalnya berjumlah 273 program kerja yang semuanya termaktub dalam rencana jangka menengah Pemprov DKI Jakarta 2013-2017.

“Tahap pertama, fokusnya adalah membangun Smart Governance. Tata kelola yang baik akan memuluskan program Jakarta Smart City lainnya. Tahap awal, kami akan mengubah mindset orang-orang di dalam organisasi (Pemprov) dari yang konvensional menjadi profesional yang high tech,” ujarnya.

Ii Karunia, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta (kiri) dan Alberto Ali, Kepala UPT Jakarta Smart City Ii Karunia, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta (kiri) dan Alberto Ali, Kepala UPT Jakarta Smart City

Ii menambahkan, indikator Smart Governance adalah partisipasi masyarakat, pelayanan publik, dan pemerintahan yang transparan. Warga Jakarta kerap mempertanyakan soal macet, banjir, serta buruknya pelayanan publik seperti pungutan liar dan mahalnya perizinan.

“Keberlangsungan Jakarta Smart City sangat tergantung pada peran aktif dari tiga pilar, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat lewat pemanfaatan media sosial. Saat ini, kami telah bekerjasama dengan Twitter, Waze, dan Qlue,” ungkapnya.

Alberto menjelaskan, Pemprov DKI telah bekerjasama dengan media sosial lokal bernama Qlue. Nantinya, media sosial tersebut yang akan menjadi medium bagi warga untuk bersuara tentang Jakarta. Berbagai macam data dan informasi dari seantero Jakarta dapat dikumpulkan melalui informasi dari Qlue, dianalisis, kemudian disajikan sesuai kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh smartphone Android.

“Melalui gadgetnya, secara interaktif, pengguna juga dapat menjadi sumber data. Mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. Saat ini, anggota Qlue sudah mencapai 15 ribu orang. Total kunjungan ke laman JSC pada Januari lalu sebanyak 800 ribu kunjungan,” katanya.

Ii menambahkan, Pemprov masih menantikan kontribusi swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Misalnya, lewat penyediaan CCTV untuk mendukung target pemasangan 3.0000 CCTV di seluruh sudut Jakarta, bus gratis, serta fasilitas Wi-Fi gratis di tempat-tempat tertentu.

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)