Sejak awal pelaksanaannya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditargetkan menggaet 121,6 juta jiwa atau 48 persen dari total populasi di Indonesia. Kehadiran program ini disambut antusias oleh masyarakat, meski banyak pula pihak yang memberikan peringatan mengenai kecukupan pendanaan yang diperkirakan dapat mengancam kualitas layanan yang diberikan.

Pada dasarnya program tersebut bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan termasuk obat-obatan yang aman dan efisien kepada para pasien di seluruh Indonesia. Demi tercapainya tujuan dan efektifnya pelaksanaan program JKN, keampuhan obat dalam masa pengobatan pasien harus menjadi prioritas. Kurangnya keampuhan suatu obat dapat berdampak pada bertambah lamanya proses penyembuhan dan tingginya biaya perawatan medis. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan keberlangsungan pendanaan program ini dalam jangka panjang.

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), organisasi nirlaba yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi multinasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah, melihat adanya kebutuhan untuk menciptakan wadah diskusi antara asosiasi dan praktisi sektor kesehatan guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya obat berkualitas dalam menjamin efisiensi pembiayaan jasa kesehatan.

Luthfi Mardiansyah, Ketua IPMG, menjelaskan bahwa tingginya biaya pengobatan, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya keampuhan suatu obat akan berdampak pada beratnya beban pembiayaan program JKN.

Terkait hal tersebut, peningkatan kesadaran mengenai praktek kesehatan dengan pembiayaan efisien dalam sektor industri farmasi menjadi penting demi meningkatkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia serta menjamin kesuksesan implementasi program JKN.

Luthfi menambahkan lebih lanjut mengenai pentingnya kesadaran bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mengakses obat-obatan yang ampuh, aman dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan mereka. Para penyedia layanan kesehatan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati hak pasien dan menyadari bahwa mereka merupakan individu dengan kebutuhan medis yang berbeda, sehingga penting untuk membantu dan memastikan mereka dapat mengakses perawatan medis sesuai dengan kebutuhannya.

Hasbullah Thabrany, pakar ekonomi kesehatan, yang juga merupakan salah satu inisiator program JKN mengingatkan pentingnya kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan, termasuk sektor swasta untuk menyediakan akses terhadap obat-obatan yang ampuh, aman dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia melalui program JKN.

“Pada akhirnya, hal terpenting adalah tujuan program tersebut tidak hanya terbatas pada upaya penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan luas bagi publik tanpa terkecuali, tapi juga untuk menyediakan pengobatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan para pasien. Oleh karena itu, kerjasama antara semua pihak menjadi sangat penting,termasuk peranan sektor swasta dalam menyediakan akses terhadap obat-obatan inovatif yang dibutuhkan oleh pasien,” tutup Hasbullah. (EVA)